Petisi Kedaulatan: Ekonomi Indonesia Masih Terjajah

JAKARTA, SENTANAOnline.com—

PERMASALAHAN kedaulatan nasional menjadi persoalan mendasar bagi rakyat indonesia. Hal itu yang menjadi perhatian “Petisi Kedaulatan” untuk menyerukan penguatan kedaulatan indonesia terhadap elemen asing.

Menurut Yusron Sulaiman, Fasilitator Petisi Kedaulatan, pertemuan sejumlah fasilitator dalam deklarasi Petisi Kedaulatan dilakukan untuk memberikan signal bahwa kedaulatan indonesia masih terbengkalai dan masih dilalaikan oleh pemangku kepentingan.

“Kedaulatan kita masih jauh dari ideal hampir seluruh industri baik dari Bank, Pertambangan dikuasai asing, upaya memperkokoh kedaulatan sendiri masih belum menjadi perhatian dominan seluruh eleman bangsa ini,” katanya dalam deklarasi Petisi Kedaulatan di Manggarai, Jakarta, Minggu (10/11).

Untuk diketahui, tampak bahwa di sektor perbankan sedikitnya 12 bank swasta kini dikuasai asing. Di sektor pertambangan migas sekitar 70 persen dikuasai pihak asing, pertambangan tembaga dan emas sekitar 85 persen dikuasai asing.

Demikian pula pada sektor perkebunan sawit di mana sekitar 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit dikuasai asing. Di sektor telekomunikasi, 35 persen sampai 66,5 persen juga dikuasai asing.

Yusron juga menuturkan, petisi yang baru berumur dua bulan ini merupakan wadah untuk memperkaya gagasan. Terutama dalam menampung ide-ide yang bertujuan untuk menegakan kedaulatan rakyat.

“Ide-ide ini akan kami tampung yang nantinya akan mengajak seluruh stake holder untuk terlibat bersama dengan kami dalam merumuskan langkah memperkuat kedaulatan, ini bukan kegiatan politis karena tidak ada partai politik yang terlibat,” tegasnya.

 

80 Persen Dikuasai Asing

Sebelumnya, Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Pratikno mengatakan hingga saat ini aset negara sekitar 70–80 persen telah dikuasi bangsa asing.

“Kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan sehingga tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen bangsa maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing,” katanya saat membawakan arahan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu.

Ia mencontohkan, aset di bidang perbankan misalnya, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50 persen.

Begitu pula di sektor lain seperti migas dan batu bara antara 70-75 persen, telekomunikasi antara 70 persen dan lebih parah lagi adalah pertambambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80-85 persen.

“Kecuali sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40 persen. Namun demikian kita harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing,” katanya.

Oleh karena itu, kata Rektor UGM itu, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut, perlu kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap milik bangsa Indonesia.

Ia mengatakan, memang sebuah ironi apabila rakyat Indoneia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan berkeadilan.

Di usia kemerdekaan 68 tahun, meskipun kaya raya dengan sumber daya alam namun hingga kini masih banyak didaulat oleh perusahaan negara asing.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada seminar nasional dengan judul Otonomi daerah dan konflik Pengelolaan Lahan mengatakan di era otonomi daerah saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan.

“Pertanyaan saya bahwa, apa yang salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter,” katanya.

Menurut mantan anggota DPR-RI dari PDIP itu, langkah yang harus diambil untuk memwujudkan kedaulatan pangan khususnya daerah yang saat ini dipimpinnya di antaranya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. “Untuk itu, seminar nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam upaya pemandirian bangsa,” katanya.(STN)

sumber berita:

http://sentanaonline.com/detail_news/main/14076/1/11/11/2013/Petisi-Kedaulatan-Ekonomi-Indonesia-Masih-Terjajah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *