Sayuti Asyatri: Sihir Jokowi, Pengendalian Makna dan Simbol

rembuk-rakyat-petisi-kedaulatan
Pemilu 2014 segera digelar, mesin partai dan para caleg sibuk merayu rakyat. TV, koran, sosial media sosila, atribut spanduk memenuhi ruang publik. Pemerintah dan partai bekerja serius, inilah yang ditunggu-tunggu, menjadi penguasa, kapan lagi?. Energi SMD dan anggaran negara tersedot, semua merayakan dengan tanpa menengok kebelakang, maju terus, jalan lurus demi rakyat Indonesia. Demi kesejahteraan, demi cita-cita Indonesia lebih baik, dan demi demi yang lain terus dipompa, dijajakan. Ketepatan, konsistensi antara ucapan dan isi perbuatan tidak penting lagi, seolah yang mendengar sudah tahu, ujung dari pemilu adalah sihir siapa yang paling sakti?

Sihir itu ada di sandal Jokowi, tepatnya jika Jokowi dipakai sandal jepitpun, dia akan menjadi pemenang. Ucapan itu mengalir mantap darI Sri Bintang Pamungkas. Dengan nada lugas dan tegas, Bintang mengatakan, reformasi tidak terjadi, demokrasi tidak terjadi, kesejahteraan tidak terjadi. Semua itu akibat ulah partai, Suharto orang partai, Habibie orang partai, Megawati orang partai, SBY orang partai, partai dan orang partailah yang pelaku penjualan aset negara, tanpa ragu diucapkan Bintang. Lalu pemilu, tolak saja, seolah Bintang mengatakan pemilu adalah siklus perampokan aset negara.

28/3 usai Jumat, di Perpustakaan Nasional. Bintang menumpahkan kerusakan negeri ini, diundang Petisi Kedaulatan, rembuk bersama aktifis, dengan judul kembalikan kekayaan nasional!!!. Yusron, salah fasilitator, mengatakan, kita hari ini memasuki seri ke-7, dialog pengembalian aset nasional. Kita akan terus road show. Yusron mengatakan, inti dari berbangsa yang paling mendasar adalah penguasaan aset oleh anak negri. Demokrasi, pemilu, pergantian pemimpin hanya sarana saja. Sayangnya tidak ada hubungan signifikan, pemilu dan kesejahteraan rakyat.

Beda nuansa dengan Bintang. Sayuti, mantan aktifis UI lebih memaknai pengembalian aset dengan analisi makna dan simbol. Tapi keduanya sama-sama resah dan jiwa keduanya tetap aktifis. Sayuti dengan sedikit memainkan intonasi suara, mengatakan, semua itu salah kita, karena kita lalai. Tidak ada revolusi yang menyalahkan orang lain, negara lain, kitalah yang salah. Salah karena membiarkan, segelintir orang menguasa aset, salah karena kita diam dipermainkan media, partai dan pemerintah.

Paket kejahatan begitu rapi dioperasionalkan, semua terukur, penguasaan aset kekayaan Indonesia adalah bagian dari paket kejahatan yang disiapkan dan mereka bersatu, dan anehnya kita tidak ragu dan malas bersatu di bawah panji pancasila. Sila pertama, adalah pemersatu bahwa kita sama-sama mahkluk Tuhan, mahkluk ciptaan yang sama-sama punya potensi secara fitrah mengenal kebaikan, kebenaran. Sila pertama, adalah prinsip kaum monoteis, tauhid. Tauhid maknanya kita adalah cahaya yang bersumber dari yang satu, dan redupnya cahaya itu, karena kita sendiri yang membesarkan kegelapan. Maka resep dikala melawan manusia srigala dalam di ruang gelap, jika kita menyerang dari segala penjuru, srigala akan bisa menyesuaikan, dan kita merasa srigala terus menang, maka bukalah atap, agar cahaya masuk, dan srigala akan mati dan kalah. Cahaya itu adalah kuatnya keyakinan kita akan makna tauhid yang bisa merasakan pengetahuan dan kesadaran. Bukan disiksa dengan akal, analisa. Pikiran yang lemah menganggap kegelapan lebih besar dari cahaya.

Kesalahan kita, kata Sayuti, menganggap media menciptakan iblis, dan kita mengakui iblis itu besar. Kita kalah sebelum bertanding, karena kita terus membesarkan iblis, pikiran kitalah yang mendekte kita kecil, dan kejahatan itu besar, asing itu besar, pemilik modal itu besar, semua selain nilai kemanusiaan kita, kita anggap besar dan nyata, padahal yang nyata dan besar adalah pemilik kebenaran, pemilik cahaya, dan sumber pengetahuan, Tuhan sendiri. Itulah makna sila pertama. Sayuti meringkas, resep perubahan ada pada manusia, bukan pada yang lain. Sedang sila berikutnya, kedua, ketiga, dan keempat, kelima hanyalah turunan dari sila pertama. Resep perubahan ada sila pertama, siapa yang ingin merubah dan mengembalikan aset nasional, rubahlah cara kita memaknai sila pertama pancasila. Inilah maksud dari berpikir dalam koridor makna dan simbol.

Berpikir, merealisasikan sila pertama, adalah menghayati dan hidup dengan bingkai tauhid. Tauhid, yakni sila pertama adalah berpikir menyeluruh, manusia, alam dan Tuhan pada satu helaan nafas. Mengendalikan aset adalah mengendalikan kekayaan alam agar manusia Indonesia mampu kembali pada sumber cahaya, sumber pengetahuan, pemilik tunggal sang wajibul wujud, Tuhan semesta alam. Sedang manusia bersama alam semesta hanya mumkinul wujud (wujud mumkin) saja dan terus menerus dalam keadaan bergantung pada sang wajibul wujud (wajib ada). Kita sudah diberi kesempatan hidup di alam Indonesia, maka jika mati, yang penting menemukan jalan kembali sesuai dengan peta yang ditunjukkan Tuhan, hindari jalan gelap, pikul tanggung jawab! Tegas Sayuti Asyathri.

Sayuti menambahkan, mengembalikan kekayaan sebagai simbol pada makna yakni keadilan sosial. Agar kepemimpinan hikmah kebijaksanaan berfungsi mengontrol kekayaan nasional sebagai kekuatan simbol berada dibawah supremasi makna, agar simbol harus dalam kendali makna, agar simbol berhikmat pada memberikan martabat dan kehormatan sebagai sebagai pakaiannya rakyat. Hanya dengan mengefektifkan kepemimpinan seperti itu maka bisa terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Muhammad Ma’ruf/Relawan Petisi Kedaulatan)

PB HMI, PB KAMMI dan BEM Jabotabek tegaskan “Kekayaan Nasional Harus Dikembalikan kepada Rakyat”!!!

“KAMI adalah ANDA dan ANDA adalah KAMI.” Itulah slogan sebuah gerakan yang digagas para profesional alumni aktivis mahasiswa di Jakarta. Gerakan itu mereka namai Petisi Kedaulatan, yang pada hari Jum’at (24/1) kemarin mengadakan acara diskusi publik di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat.

Ir. Sayuti Asyathri salah seorang narasumber, menyampaikan kepada publik, bahwa meskipun banyak perbedaan; suku, ras, dan agama, namun rakyat Indonesia pada umumnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama merasakan penderitaan; karena kekayaannya dirampok, banyak aset nasional dikuasai oleh asing, sementara rakyat masih saja dijadikan kuli di tanahnya sendiri. Dengan argumen itu, Sayuti mengajak masyarakat bersatu mendukung Petisi Kedaulatan demi merebut kembali kekayaan nasional untuk dikembalikan dan dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat, sesuai tujuan dari gerakan yang digagasnya.

Tiga poin penting yang selalu diusung dan menjadi tuntutan gerakan ini adalah:

Pertama, menyatakan bahwa berdasarkan bukti dan fakta, rakyat dan bangsa Indonesia saat ini tidak berdaulat atas kekayaan nasional Indonesia di darat, laut dan udara.

Kedua, menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan kekayaan nasional yang terdapat dan berada di darat, laut, dan udara kepada rakyat Indonesia dalam waktu sesegera mungkin agar rakyat dapat merasakan nikmat kemakmuran dan keadilan.

Ketiga, mempersiapkan segala hal mengenai pengembalian kedaulatan atas kekayaan nasional kepada rakyat dan bangsa Indonesia agar dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya melalui pemerintahan Republik Indonesia yang baik dan bersih.

Dalam sesi publik statement perwakilan PB HMI, PB KAMMI dan Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se Jabotabek menegaskan dukungannya terhadap pengembalian Kekayaan Nasional kepada Rakyat, karena pada esensinya tuntutan Petisi Kedaulatan juga selalu menjadi agenda mahasiswa dan agenda seluruh rakyat.

Salamudin Daeng, pakar dari Intitute Global Justice dalam diskusi memaparkan bahwa bangsa Indonesia terjerat oleh banyaknya perjanjian internasional di WTO, APEC, AFTA dll yang terus menggerus kedaulatan nasional dan pelemahan terhadap industri dalam negeri.

“Ke depan kita ingin apa yang ada dalam tuntutan Petisi Kedaulatan itu mampu segera diwujudkan. Kami ingin pemerintah atau siapapun yang berkepentingan di sini, mari kita sama-sama dengarkan suara rakyat! Dengar suara mereka yang ingin kekayaan nasionalnya kembali kepada mereka, kepada bangsa Indonesia sendiri. Kembalikan kekayaan nasional yang selama ini dikuasai oleh korporasi asing dan segelintir elit-elit konglomerat itu kepada rakyat!” tuntut Ir. Mujtahid Hashem, salah seorang fasilitator Petisi Kedaulatan seraya menambahkan bahwa rakyat tidak lupa perampokan ribuan trilyun uang rakyat atas nama BLBI, Century, yang harus dibayar oleh pajak rakyat.

Tunjukkan dukungan Anda di fanpage PetisiKedaulatan atau www.petisikedaulatan.org

PetisiKedaulatan's photo.
PetisiKedaulatan's photo.

Launching Petisi Kedaulatan

Kami mengundang Anda untuk menghadiri dan meramaikan acara Launching Petisi Kedaulatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Ahad, 10 November 2013

Waktu : Pkl 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat: Restoran Handayani Prima, Jl. Matraman Raya 45, Jakarta (lihat peta di bawah)

Susunan Acara:

  • Pembukaan
  • Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
  • Mengheningkan Cipta & Doa Untuk Para Pahlawan
  • Deklarasi Petisi Kedaulatan
  • Konferensi Pers
  • Penutupan
  • Makan Siang

Peta lokasi:

peta-lokasi-launching-petisi-kedaualatan