Kedaulatan Financial Kita – Siapakah yang Benar-benar Menguasai Dunia?

Pertanyaan ini sangat kompleks, tetapi bukan tidak mungkin untuk memahami …

Tahun 2012, Federal Institute Swiss di Zurich (SFI) merilis studi komprehensif tentang “ kontrol jaringan korporasi global”. Institute ini menganalisa data 37 juta perusahaan dan investor seluruh dunia. Menurut penelitian mereka, ada sekitar 147 perusahaan membentuk “super entitas” dan memiliki kontrol 40% dari ekonomi perusahaan di dunia. Pusat kartel mengerucut pada 20 top raksasa seperti; Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Vanguard Group, UBS, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon Corp, Morgan Stanley, Bank of America Corp, dan Société Générale.

Seorang whistleblower Bank Dunia, Karen Hudes memberikan kita sekilas ke dalam jala mega-korporasi ini yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar terhadap pasar global, ekonopmi dan juga urusan politik.

Karen Hudes adalah lulusan dari Yale Law School dan ia bekerja di departemen hukum Bank Dunia selama lebih dari 20 tahun. Bahkan, ketika dia dipecat karena mengungkap korupsi pada Bank Dunia, ia menjabat sebagai Penasihat Senior.

Dia dalam posisi yang unik untuk melihat persis bagaimana elit global menguasai dunia , dan informasi yang dia sekarang ungkapkan kepada publik benar-benar menakjubkan . Menurut Hudes , para elit menggunakan inti utama secara ketat institusi keuangan dan mega – korporasi untuk mendominasi planet ini. Tujuannya adalah kontrol. Mereka ingin kita semua diperbudak utang , mereka ingin semua pemerintahan kita diperbudak oleh utang , dan mereka ingin semua politisi kita kecanduan uang yang mereka salurkan untuk kampanye. Karena elit juga memiliki semua perusahaan media besar, media mainstream tidak akan membiarkan kita mengungkap rahasia bahwa ada sesuatu yang secara fundamental salah dengan sistem yang bekerja .

Kata Hudes, ini bukan ” teori konspirasi “, ini realitas yang terjadi. Hudes berusaha sangat keras untuk mengekspos sistem keuangan yang korup yang digunakan elit global untuk mengontrol kekayaan dunia . Dalam wawancara dengan The New American, ia membahas bagaimana kita rela membiarkan kelompok elitis untuk benar-benar mendominasi sumber daya alam planet ini. Hudes mengatakan sistem keuangan global didominasi oleh sekelompok kecil korup, tokoh yang haus kekuasaan berpusat di sekitar Federal Reserve AS. Jaringan mereka menguasai media untuk menutupi kejahatannya.

Elit global tidak hanya mengontrol mega – korporasi . Menurut Hudes , mereka juga mendominasi organisasi yang mengontrol keuangan dari hampir setiap bangsa di muka planet ini. Melalui Bank Dunia , IMF dan bank sentral seperti Federal Reserve mereka mengontrol penciptaan dan aliran uang di seluruh dunia . Puncak dari sistem ini adalah Bank for International Settlements . Ini adalah bank sentral dari bank sentral.

Kebanyakan orang tidak pernah mendengar tentang The Bank for International Settlements , tetapi ini merupakan organisasi yang sangat penting . Sebuah institusi perbangkan swasta yang kebal terhadap hukum semua pemerintah nasional.

Kekuatan kapitalisme finansial memiliki tujuan lain, membuat sistem kontrol keuangan dunia di tangan swasta dan mampu mendominasi sistem politik masing-masing negara dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Puncak dari sistem ini adalah untuk menjadi The Bank for International Settlements di Basel, Swiss, sebuah bank swasta yang mengendalikan bank-bank sentral dunia.

Bagaimana posisi Bank Indonesia? Apakah perjanjian kerjasama BI dengan The BIS sudah diratifikasi oleh DPR? Sebuah perjanjian dimana THE BIS berhak mengawasi transaksi yang dilakukan oleh BI. Atau DPR tidak tahu sama sekali?

KEDAULATAN SISTEM FINANCIAL KITA</p>
<p>SIAPAKAH YANG BENAR-BENAR MENGUASAI DUNIA?<br />
Pertanyaan ini sangat kompleks, tetapi bukan tidak mungkin untuk memahami ... </p>
<p>Tahun 2012, Federal Institute Swiss di Zurich (SFI) merilis studi komprehensif  tentang “ kontrol jaringan korporasi global”. Institute ini menganalisa data 37 juta perusahaan dan investor seluruh dunia. Menurut penelitian mereka, ada sekitar 147 perusahaan membentuk "super entitas" dan memiliki kontrol 40% dari ekonomi perusahaan di dunia. Pusat kartel mengerucut pada 20 top raksasa seperti; Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Vanguard Group, UBS, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon Corp, Morgan Stanley, Bank of America Corp, dan Société Générale.</p>
<p>Seorang whistleblower Bank Dunia, Karen Hudes memberikan kita sekilas ke dalam jala mega-korporasi ini yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar terhadap pasar global, ekonopmi dan juga urusan politik.</p>
<p>Karen Hudes adalah lulusan dari Yale Law School dan ia bekerja di departemen hukum Bank Dunia selama lebih dari 20 tahun. Bahkan, ketika dia dipecat karena mengungkap korupsi pada Bank Dunia, ia menjabat sebagai Penasihat Senior.</p>
<p>Dia dalam posisi yang unik untuk melihat persis bagaimana elit global menguasai dunia , dan informasi yang dia sekarang ungkapkan kepada publik benar-benar menakjubkan . Menurut Hudes , para elit menggunakan inti utama secara ketat institusi keuangan dan mega – korporasi untuk mendominasi planet ini. Tujuannya adalah kontrol.  Mereka ingin kita semua diperbudak utang , mereka ingin semua pemerintahan kita diperbudak oleh utang , dan mereka ingin semua politisi kita kecanduan uang yang mereka salurkan untuk kampanye. Karena elit juga memiliki semua perusahaan media besar, media mainstream tidak akan membiarkan kita mengungkap rahasia bahwa ada sesuatu yang secara fundamental salah dengan sistem yang bekerja .</p>
<p>Kata Hudes, ini bukan " teori konspirasi ", ini realitas yang terjadi. Hudes berusaha sangat keras untuk mengekspos sistem keuangan yang korup  yang digunakan  elit global untuk mengontrol kekayaan dunia . Dalam wawancara dengan The New American, ia membahas bagaimana kita rela membiarkan kelompok elitis untuk benar-benar mendominasi sumber daya alam planet ini. Hudes mengatakan sistem keuangan global didominasi oleh sekelompok kecil korup, tokoh yang haus kekuasaan berpusat di sekitar Federal Reserve AS.  Jaringan mereka menguasai media untuk menutupi kejahatannya.</p>
<p>Elit global tidak hanya mengontrol mega - korporasi . Menurut Hudes , mereka juga mendominasi organisasi yang mengontrol keuangan dari hampir setiap bangsa di muka planet ini. Melalui Bank Dunia , IMF dan bank sentral seperti Federal Reserve mereka mengontrol penciptaan dan aliran uang di seluruh dunia . Puncak dari sistem ini adalah Bank for International Settlements . Ini adalah bank sentral dari bank sentral.</p>
<p>Kebanyakan orang tidak pernah mendengar tentang The Bank for International Settlements , tetapi ini merupakan organisasi yang sangat penting . Sebuah institusi perbangkan swasta yang kebal  terhadap hukum semua pemerintah nasional. </p>
<p>Kekuatan kapitalisme finansial memiliki tujuan lain, membuat sistem kontrol keuangan dunia di tangan swasta dan mampu mendominasi sistem politik masing-masing negara dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Puncak dari sistem ini adalah untuk menjadi The Bank for International Settlements di Basel, Swiss, sebuah bank swasta yang mengendalikan bank-bank sentral dunia. </p>
<p>Bagaimana posisi Bank Indonesia? Apakah perjanjian kerjasama BI dengan The BIS sudah diratifikasi oleh DPR? Sebuah perjanjian dimana THE BIS berhak mengawasi transaksi yang dilakukan oleh BI. Atau DPR tidak tahu sama sekali?

Kedaulatan Negara Diterobos Pemburu Rente – KPK Didesak Usut Impor Beras Ilegal

Beredarnya beras impor ilegal dipasaran dinilai sebagai cermin dari lemahnya kedaulatan ekonomi negara, sehingga untuk sektor strategis dan berkaitan dengan nasib jutaan rakyat tani pun tidak terbendung. Para pengamat dan aktivis menilai, dibawah kepemimpinan SBY-Budiono, negara selalu berada dibawah ketiak para pemburu rente.

“Diamnya Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan tidak adanya Menteri yang bertanggungjawab, adalah bukti bahwa pemerintah tidak lagi memerintah. Pemerintah tidak lagi memiliki kekuasaan untuk melindungi rakyat tani dari kepungan para mafia impor,” ujar Koordinator Nasional Protanikita, Bonang, Senin (3/2/2014).

Karenanya, Bonang mengajak rakyat tani dan semua elemen pergerakan tani agar membangun kekuatan kolektif untuk menyampaikan tuntutan sekeras-kerasnya, bahwa rejim pemerintahan saat ini sudah kalah oleh mekanisme pasar yang dikuasai para mafia pemburu rente.

Dipihak lain, anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahan Pangan Pusat, Khudori, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengusut kasus impor beras disaat produksi dalam negeri mengalami surplus.

“KPK harus masuk. Tahun 2011 saja, impor beras mencapai 2,7 juta ton, dan tahun 2013 sebanyak 1,97 juta ton, padahal kita mengalami surplus sebanyak 4-5 juta ton,” ujar Khudori.

Diketahui, beras ilegal yang masuk kepasaran, mendapat sorotan dari berbagai kalangan lantaran dinilai mendzolimi rakyat tani nasional.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo, mengecam mundurnya Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan disaat Kemendag menuai protes keras soal impor beras ilegal. “Kenapa dia malah mundur? Bukannya menyelesaikan kasus impor beras,” jelasnya?

sumber: http://protanikita.blogspot.com/2014/02/kedaulatan-negara-diterobos-pemburu.html

Ambil Alih Freeport Untuk Memulihkan Kedaulatan Bangsa

freeport-mine.jpg

Rupanya, Freeport tidak juga puas ‘melecehkan’ kedaulatan bangsa kita. Setelah sebelumnya berhasil melobi pemerintah untuk menunda berlakunya larangan ekspor mineral mentah, kini mereka keberatan dengan aturan soal Bea Keluar Mineral.

Kamis (30/1/2013) kemarin, Vice Chairman Freeport McMoran Richard C. Adkerson tiba-tiba mengunjungi Indonesia. Kedatangan Bos Besar Freeport itu membawa misi besar: untuk melobi pemerintah agar melonggarkan aturan bea ekspor mineral bagi perusahaannya.

Tidak tanggung-tanggung, untuk mencapai keinginan perusahaannya, Richard C. Adkerson menyambangi  empat Menteri yang berurusan dengan ekspor mineral, yakni Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Kita tidak tahu apa inti pembicaraan antara Adkeson dan keempat pejabat Menteri Indonesia itu. Namun, informasi dari sejumlah media menyebutkan, pemerintah tetap berpegang pada aturan yang ada. Artinya, lobi bos Freeport itu belum berhasil. Akan tetapi, kita tidak tahu apa yang menjadi kesepakatan mereka di balik pintu. Jangan-jangan ada kompensasi atau insentif terselubung. Entahlah.

Namun, apa yang menarik diulas di sini adalah langkah Freeport untuk menjegal setiap regulasi di Indonesia. Dan ini sudah berulang-kali dilakukan. Ironisnya, pemerintah seolah tidak berdaya di hadapan Freeport. Malahan, seperti dikatakan banyak orang, pemerintah kita tak ubahnya “jongos” di hadapan korporasi asal Amerika Serikat itu.

Sudah hampir setengah abad Freeport mengeruk kekayaan alam kita, terutama di Papua. Selama itu pula mereka mengeruk jutaan ton tembaga dan ratusan juta ton emas. Menurut catatan Human Right For Social Justice, keuntungan PT. Freeport di Papua per hari mencapai Rp 114 miliar. Artinya, dalam sebulan Freeport bisa mendapatkan keuntungan sebesar 589 juta dollar AS atau Rp 3,534 triliun.

Namun, di balik keuntungan yang spektakuler itu, rakyat Indonesia justru tidak mendapat manfaat apapun. Rakyat kita di Papua sana, yang notabene berada di sekitar pertambangan Freeport, juga tidak mendapat efek keuntungan yang menetes. Sebagian besar rakyat Papua masih hidup dalam kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan tetap melekat pada rakyat Papua. Cerita tentang kelaparan juga tak henti-hentinya berhembus di Papua.

Ironisnya, bukannya merasakan efek keuntungan yang menetes, rakyat Papua justru merasakan efek politik dan sosial akibat nafsu serakah Freeport untuk mengamankan dan melanggengkan eksploitasinya di bumi Papua. Praktek kekerasan dan pelanggaran HAM sangat massif dilakukan oleh militer Indonesia, yang notabene jadi pasukan pengawal Freeport, di tanah Papua. Tak hanya itu, rakyat Papua juga merasak dampak kerusakan ekologis yang sifatnya jangka-panjang.

Kontribusi Freeport untuk penerimaan negara juga nyaris tidak ada. Pemerintah Indonesia hanya menerima royalti emas 1% dan royalti tembaga sebesar 1,5-3,5%. Sudah begitu, Freeport juga sering membandel untuk membayar dividen kepada pemerintah Indonesia. Padahal, pemerintah Indonesia punya saham sebesar 9,36 persen. Pada tahun 2012, Freeport mestinya menyetor Rp 1,5 Triliun, tetapi yang dibayarkan baru Rp 350 miliar. (Sumber: www.merdeka.com)

Karena itu, pada tahun 2011, menyeruak desakan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya dengan Freeport. Belakangan, bak gayung bersambut, Presiden SBY mememulai rencana politiknya untuk melakukan renegosisasi kontrak karya dengan sejumlah perusahaan tambang asing, termasuk Freeport. Sebagai langkah politik, Presiden SBY menerbitkan Kepres Nomor 3 tahun 2012 tentang pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Pada kenyataannya, Freeport melawan. “Kami dilindungi kontrak karya, bukan hukum (UU) pertambangan yang baru,” kata bos Freeport Richard Adkerson. Tak hanya menentang, Freeport juga menggertak Indonesia dengan ancaman akan membawa kasus ini ke Arbitrase Internasional jika pemerintah Indonesia tetap ngotot. Tak hanya itu, pemerintah AS melalui Duta Besarnya di Jakarta, Scot Marcie, juga mendesak agar rencana renegosiasi itu tidak dilanjutkan.

Gertakan Freeport itu ternyata berhasil membuat pemerintah, termasuk Presiden SBY, menjadi keder. Hingga detik ini, pemerintah Indonesia belum berhasil membawa PT. Freeport duduk di meja renegosiasi. Agenda renegosiasi kontrak karya dengan Freeport pun kandas di tengah jalan. Padahal, apa yang dituntut pemerintah Indonesia di meja renegosiasi itu terbilang sangat moderat.

Kemudian, pada bulan Mei 2013 lalu, kecelakaan besar terjadi area tambang Freeport di Timika, Papua. Sebanyak 38 pekerja tertimbun di dalam reruntuhan. Kecelakaan itu menyebabkan 25 pekerja tewas, 5 luka berat, dan 5 luka ringan. Saat itu pemerintah Indonesia mengirim dua orang Menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri ESDM Jero Wacik, untuk melakukan investigasi. Yang sangat ironis, dua pejabat Indonesia itu ditolak mentah-mentah oleh Freeport.

Sekarang, kasus yang terbaru adalah soal larangan ekspor mineral mentah. Sejak tahun 2009 lalu, pemerintah mengesahkan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, yang salah satu pasalnya mengatur larangan ekspor mineral mentah. Sebagai konsekuensinya, pemerintah memberi toleransi waktu selama 5 tahun kepada perusahaan tambang, termasuk Freeport, untuk membangun pabrik pemurnian (Smelter). Sebuah toleransi waktu yang sangat panjang.

Ironisnya, menjelang batas akhir toleransi waktu itu, yakni tanggal 12 Januari 2014, Freeport–bersama rekannya Newmont–belum juga membangun smelter. Beberapa saat menjelang larangan ekspor mineral itu berlaku efektif, Freeport dan Newmont melancarkan perlawanan dan gertakan. Freeport mengancam akan memecat 100.000 pekerjanya. Sementara Newmont mengancam akan memecat 30.000 karyawannya.

Pemerintah kembali keder. Beberapa jam sebelum batas akhir toleransi waktu, pemerintah merevisi sendiri aturan yang dibuatnya, yakni PP nomor 23 tahun 2010 dan Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012, untuk memberi celah kepada Freeport agar tetap boleh melakukan ekspor mineral mentah dalam bentuk konsentrat.

Ironisnya, kelonggaran itu hanya berlaku untuk Freeport dan Newmont. Sementara untuk perusahaan pengekspor timah dan bauksit, termasuk BUMN ( PT. Aneka Tambang TBK), tidak ada kelonggaran. Begitu juga dengan para pemilik IUP yang baru beberapa tahun terakhir memulai operasinya di tanah-air.

Di sini ada beberapa catatan yang bisa kita ambil. Pertama, pemerintah Indonesia tidak ubahnya “jongos” di hadapan Freeport. Pemerintah RI lebih tunduk kepada tuntutan Freeport ketimbang kepada hukum nasional. Buktinya, pemerintah tidak segan-segan mengoreksi UU yang dibuatnya sendiri jika aturan tersebut dirasakan oleh Freeport sangat merugikan kepentingannya.

Kedua, Freeport sama sekali tidak menghargai kedaulatan politik Indonesia sebagai negara merdeka, yang punya otoritas penuh untuk menjalankan konstitusinya dan menyelenggarakan peraturan di setiap jengkal tanah-airnya. Atas nama azas “kesucian kontrak”, Freeport menginjak-injak kedaulatan bangsa ini.

Selama hampir setengah abad Freeport bukan hanya menjarah kekayaan alam bangsa kita, tetapi juga menginjak-injak martabat dan kedaulatan bangsa kita. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan mereka untuk mengubah kekuasaan politik di Indonesia, sejak jaman Orde Baru hingga sekarang ini, sekedar sebagai “jongos” mereka.

Karena itu, sebagai jalan memulihkan martabat dan kedaulatan bangsa kita, harus rakyat sendiri yang bertindak. Rakyat Indonesia, yang notabene pemilik sah kekayaan alam negeri ini, harus membangun gerakan massa untuk mengambil-alih PT. Freeport

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/editorial/20140131/ambil-alih-freeport-untuk-memulihkan-kedaulatan-bangsa.html#ixzz2sE9x51eC

PB HMI, PB KAMMI dan BEM Jabotabek tegaskan “Kekayaan Nasional Harus Dikembalikan kepada Rakyat”!!!

“KAMI adalah ANDA dan ANDA adalah KAMI.” Itulah slogan sebuah gerakan yang digagas para profesional alumni aktivis mahasiswa di Jakarta. Gerakan itu mereka namai Petisi Kedaulatan, yang pada hari Jum’at (24/1) kemarin mengadakan acara diskusi publik di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat.

Ir. Sayuti Asyathri salah seorang narasumber, menyampaikan kepada publik, bahwa meskipun banyak perbedaan; suku, ras, dan agama, namun rakyat Indonesia pada umumnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama merasakan penderitaan; karena kekayaannya dirampok, banyak aset nasional dikuasai oleh asing, sementara rakyat masih saja dijadikan kuli di tanahnya sendiri. Dengan argumen itu, Sayuti mengajak masyarakat bersatu mendukung Petisi Kedaulatan demi merebut kembali kekayaan nasional untuk dikembalikan dan dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat, sesuai tujuan dari gerakan yang digagasnya.

Tiga poin penting yang selalu diusung dan menjadi tuntutan gerakan ini adalah:

Pertama, menyatakan bahwa berdasarkan bukti dan fakta, rakyat dan bangsa Indonesia saat ini tidak berdaulat atas kekayaan nasional Indonesia di darat, laut dan udara.

Kedua, menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan kekayaan nasional yang terdapat dan berada di darat, laut, dan udara kepada rakyat Indonesia dalam waktu sesegera mungkin agar rakyat dapat merasakan nikmat kemakmuran dan keadilan.

Ketiga, mempersiapkan segala hal mengenai pengembalian kedaulatan atas kekayaan nasional kepada rakyat dan bangsa Indonesia agar dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya melalui pemerintahan Republik Indonesia yang baik dan bersih.

Dalam sesi publik statement perwakilan PB HMI, PB KAMMI dan Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se Jabotabek menegaskan dukungannya terhadap pengembalian Kekayaan Nasional kepada Rakyat, karena pada esensinya tuntutan Petisi Kedaulatan juga selalu menjadi agenda mahasiswa dan agenda seluruh rakyat.

Salamudin Daeng, pakar dari Intitute Global Justice dalam diskusi memaparkan bahwa bangsa Indonesia terjerat oleh banyaknya perjanjian internasional di WTO, APEC, AFTA dll yang terus menggerus kedaulatan nasional dan pelemahan terhadap industri dalam negeri.

“Ke depan kita ingin apa yang ada dalam tuntutan Petisi Kedaulatan itu mampu segera diwujudkan. Kami ingin pemerintah atau siapapun yang berkepentingan di sini, mari kita sama-sama dengarkan suara rakyat! Dengar suara mereka yang ingin kekayaan nasionalnya kembali kepada mereka, kepada bangsa Indonesia sendiri. Kembalikan kekayaan nasional yang selama ini dikuasai oleh korporasi asing dan segelintir elit-elit konglomerat itu kepada rakyat!” tuntut Ir. Mujtahid Hashem, salah seorang fasilitator Petisi Kedaulatan seraya menambahkan bahwa rakyat tidak lupa perampokan ribuan trilyun uang rakyat atas nama BLBI, Century, yang harus dibayar oleh pajak rakyat.

Tunjukkan dukungan Anda di fanpage PetisiKedaulatan atau www.petisikedaulatan.org

PetisiKedaulatan's photo.
PetisiKedaulatan's photo.

Migas Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

peta_migas_2012

Oleh: Binarga Guchany, ST (1)

Minyak Bumi dan Gas bumi (Migas) merupakan komoditi strategis di muka bumi di era modern. Konon, karena migas lah maka Amerika Serikat (AS) menabuh genderang perang di seluruh dunia. Mulai dari Irak dengan ikut menjatuhkan Saddam Hussein, salah satu tiran Timur Tengah, menangkap hidup-hidup serta mempermalukan Khadafi, pemimpin Libya, ikut serta dalam kisruh politik Mesir serta mempertahankan Monarkhi-monarkhi di timur tengah yang pro pada kepentingan AS di timur tengah seperti Raja Abdullah di Arab Saudi, Raja UAE, Qatar dan lain-lain.

Migas merupakan industri yang sangat strategis. Sebab, migas masih menjadi sumber energi utama dunia. Menurut International Energy Agency (IEA) dalam Key World Energy Statistic 2010, lebih dari separuh tingkat konsumsi energi dunia pada tahun 2008 berasal dari migas dengan share 68,7% . Adapun konsumsi minyak atau BBM mencapai 48,7%. Posisi ini tidak jauh berubah dibandingkan dengan tahun 1973 saat share konsumsi global sebagai energi final untuk migas mencapai 74,6%.

Amerika Serikat merupakan konsumen minyak bumi terbesar meski juga produsen nomor 3 dunia dengan kapasitas produksi 9 juta barel perhari. Tahun 2010 konsumsi minyak AS mencapai 19,1 juta barel perhari atau 22% dari konsumsi global yang setiap harinya memerlukan 86,7 juta barel (2) .

Tingkat konsumsi minyak AS ini mengalahkan jumlah konsumsi Cina, Jepang, India dan Rusia yang mencapai 18,3 juta barel perhari. Adapun tingkat konsumsi perkapita AS lebih dari 10 liter perhari. Bandingkan dengan Indonesia yang konsumsi perkapitanya hanya 0,77 liter perhari.

Migas paling tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar dan bahan baku. Minyak bumi penyumbang 46,77 % sumber energi nasional sedang gas bumi 24,29% (3), artinya Indonesia tergantung 81% terhadap migas untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sebagai bahan baku Industri terutama Petrokimia, migas merupakan bahan baku hampir seluruhnya  consumer goods untuk  digunakan manusia modern baik untuk memproduksi pupuk, karet sintetis, plastic , mainan anak-anak, barang-barang rumah tangga sampai barang-barang industry berat lainnya. Itulah mengapa Minyak Bumi kadang disebut “Emas Hitam”.

Masih tingginya peranan migas sebagai sumber utama energi dunia menempatkan industri migas sangat strategis dari sisi keamanan nasional. Tanpa pasokan migas yang memadai dan ketersediaan infrastrukturnya, sebuah negara dapat terguncang baik dari sisi ekonomi, industri, pelayanan publik, transportasi, militer, pangan maupun sosial. Karena itu negara-negara ideologis yang memahami letak strategis industri migas berupaya mengamankan sektor migasnya, tidak terkecuali AS.

AS berupaya menguasai ladang-ladang migas dunia dengan menancapkan imperialisme ekonomi di berbagai negara yang memiliki cadangan migas. Jika ada negara yang menghalangi kepentingan AS, senjatalah yang akan “bicara” sebagaimana ditunjukkan oleh invasi AS di Afganistan dan Irak. Pemisahan Sudan Selatan melalui referendum baru-baru ini adalah juga bagian dari strategi AS untuk menguasai sumberdaya alam dan cadangan migas di negeri itu.

Sangat strategisnya industri migas bagi keamanan nasional AS tampak dari kasus penolakan pemerintah AS terhadap tawaran akuisisi BUMN Cina CNOOC terhadap Unocal yang tidak lain hanyalah perusahaan swasta saja. Seorang politisi AS Byron Dorgan mengatakan, “Unocal berada di AS dan telah menghasilkan 1,75 miliar barel minyak. Sangat bodoh bila perusahaan ini menjadi milik asing.” (3).

Lalu bagaimana dengan Indonesia. Peta di bagian awal tulisan ini dapat menjelaskan status tahun 2012 penguasan sektor hulu migas di Indonesia.

Migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Hampir serupa dengan negara timur tengah kondisi Industri hulu migas Nasional sangat didominasi asing. UU No. 22 tahun 2001 yang memisahkan peran Pertamina sebagai Badan Usaha dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Ditjen Migas serta Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas sebagai Regulator. Dengan pola Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Pengelolaan sektor hulu migas terlihat banyak inefisiensi untuk tidak mengatakan rawan korupsi. Kasus Rudi Rubiandini merupakan puncak gunang es dari pengelolaan sektor hulu migas.

UU Migas No 22 Tahun 2001 memang sangat kontroversial, tak kurang dari 3 kali telah diajukan untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi, terakhir pada bulan Maret 2012 lalu oleh PP Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam lainnya serta tokoh-tokoh penting negeri kembali mengajukan uji materi, khususnya pasal yang mengatur mengenai keberadaan BP Migas (sekarang SKK Migas) dan BPH Migas yang disinyalir sarat kepentingan asing.

Bagaimana bisa Migas yang ada diperut bumi Indonesia digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sedang Undang-undangnya saja jelas-jelas dibiayai asing dalam hal ini USAID. Rizal Ramli dalam dalam kesaksiannya sebagai saksi ahli Judicial Review di MK  Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian UU Migas No 22 Tahun 2001 pada tanggal 18 Juli 2012 mengatakan bahwa proses pembuatan UU ini dibiayai USAID dengan tujuan sektor migas diliberalisasi dan terjadi internationalisasi harga, yaitu harga domestic migas disesuaikan harga international.

Menurut Rizal Ramli pertama kali draft Rancangan Undang Undang ini diajukan oleh Menteri Pertambangan Kuntoro Mangkusubroto pada masa pemerintahan Presiden Habibie, tetapi saat itu ditolak oleh DPR RI atas saran Rizal Ramli yang saat itu menjadi penasehat ekonomi di DPR RI untuk empat Fraksi, yaitu Fraksi Angkatan Bersenjata, Fraksi Golkar, Fraksi PPP dan Fraksi PDIP.

Kemudian selama pemerintahan Presiden Gus Dur, Rancangan Undang Undang ini nyaris tidak ada kemajuan karena pada saat itu ditolak oleh Kwik Kian Gie yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan.  Kemudian setelah Kwik Kian Gie menjadi Kepala Bappenas jabatan itu dilanjutkan oleh Rizal Ramli yang juga menolak draft RUU tersebut.  Bulan Juli 2001, pemerintahan Gus Dur jatuh, berganti dengan pemerintahan Presiden Megawati, Rancangan Undang Undang ini kemudian diajukan kembali ke DPR RI dengan sangat cepat oleh Boediono dan Purnomo Yusgiantoro dan selesai pada bulan November 2001.

Setelah itu, Kedutaan Besar Amerika dan USAID mengirim laporan ke Washington DC bahwa UU Migas No 22 Tahun 2001 telah berhasil diselesaikan, hal ini penting untuk kepentingan bisnis Amerika di sektor migas di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang dibiayai oleh asing biasanya banyak prasyarat dan conditionalities nya, dan sering diiming-imingi dengan pinjaman, yang dikenal sebagai “loan-tied-law” atau undang-undang yang dikaitkan dengan pinjaman.

Dalam sejarah legislasi di Indonesia, pembuatan undang-undang dengan model “loan-tied-law” ini sangat sering terjadi, misalnya saat ADB menawarkan U$300.000.000,00 dengan syarat Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Privatisasi BUMN.  Lalu Undang-Undang Privatisasi Air dipesan oleh Bank Dunia dengan memberikan pinjaman U$400.000.000,00. padahal air yang didalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pun mau diswastanisasikan.

Undang-Undang Migas pun merupakan undang-undang yang termasuk dalam kriteria itu, oleh karenanya tidak mungkin tujuannya benar-benar untuk mensejahterakan rakyat. Sudah pasti ada kepentingan strategis, kepentingan bisnis di belakangnya yang ikut mendompleng persyaratan daripada undang-undang tersebut.

Kebanyakan produk legislasi dengan model “loan-tied-law” ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena merupakan pintu masuk dari proses liberalisasi dan neoliberalisasi dibidang ekonomi. Seharusnya, pembuatan undang-undang tidak boleh diintervensi dan dibiayai oleh pihak asing, harus dibiayai sendiri oleh APBN, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat melindungi kepentingan rakyat. Tidak mungkin pihak asing mau membiayai pembuatan undang-undang tanpa melibatkan kepentingan strategis mereka.

Setelah itu, Kedutaan Besar Amerika dan USAID mengirim laporan ke Washington DC bahwa UU Migas No 22 Tahun 2001 telah berhasil diselesaikan, hal ini penting untuk kepentingan bisnis Amerika di sektor migas di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang dibiayai oleh asing biasanya banyak prasyarat dan conditionalities nya, dan sering diiming-imingi dengan pinjaman, yang dikenal sebagai “loan-tied-law” atau undang-undang yang dikaitkan dengan pinjaman.

Dalam sejarah legislasi di Indonesia, pembuatan undang-undang dengan model “loan-tied-law” ini sangat sering terjadi, misalnya saat ADB menawarkan U$300.000.000,00 dengan syarat Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Privatisasi BUMN.  Lalu Undang-Undang Privatisasi Air dipesan oleh Bank Dunia dengan memberikan pinjaman U$400.000.000,00. padahal air yang didalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pun mau diswastanisasikan.

Undang-Undang Migas pun merupakan undang-undang yang termasuk dalam kriteria itu, oleh karenanya tidak mungkin tujuannya benar-benar untuk mensejahterakan rakyat. Sudah pasti ada kepentingan strategis, kepentingan bisnis di belakangnya yang ikut mendompleng persyaratan daripada undang-undang tersebut.

Kebanyakan produk legislasi dengan model “loan-tied-law” ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena merupakan pintu masuk dari proses liberalisasi dan neoliberalisasi dibidang ekonomi. Seharusnya, pembuatan undang-undang tidak boleh diintervensi dan dibiayai oleh pihak asing, harus dibiayai sendiri oleh APBN, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat melindungi kepentingan rakyat. Tidak mungkin pihak asing mau membiayai pembuatan undang-undang tanpa melibatkan kepentingan strategis mereka.

Tabel yang diajukan oleh Pembela tentang “pemaknaan Pasal 33 UUD 1945 hanya menyangkut pengaturan kebijakan, pengelolaan, pengurusan, pengawasan, dikuasai oleh negara. Tidak ada istilah dimiliki karena yang paling penting sebetulnya pemiliknya, walaupun di dalam Undang- Undang Dasar 1945 kita sendiri dikatakan manfaatnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya siapa pemiliknya? Ya rakyat, secara tidak langsung, kalau tidak, buat apa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sesungguhnya didalam Pasal 33 itu secara implisit sudah ada kata “dimiliki” walaupun tidak eksplisit, sehingga sumber daya alam tersebut sebetulnya milik rakyat.

Kemudian ada hal-hal lain yang cukup penting di Pasal 3 Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001, penyelenggaraan harus accountable dan diselenggarakan dengan mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.  Hal ini adalah cara dan mekanisme, padahal yang paling penting itu prinsip dan tujuan yang ada di Pasal 33 ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Prinsip dan tujuannya yang paling penting, tetapi kok didalam undang-undang itu mekanismenya malah yang lebih diutamakan. Di sinilah virus dari neoliberalisme itu masuk.

Menyangkut modus kerja sama, Indonesia menganut sistem Production Sharing Contract. Sebetulnya PSC  bukan satu-satunya modus, ada kerja sama operasi (Joint Operation), ada kepemilikan langsung (Ownership). Negara-negara yang berhasil di sektor migas terutama di negara-negara Arab dan Latin Amerika itu tidak memakai model PSC, tetapi memakai konsep kepemilikan langsung.  Seperti Aramco yang dikuasai oleh Pemerintah Saudi Arabia dalam bentuk kepemilikan saham mayoritas, sementara pihak asingnya minoritas. Sistem kepemilikan mayoritas ini jauh lebih efektif dibandingkan PSC karena cost-control nya bisa dilakukan secara internal, wakil dari pemerintah duduk didalam manajemen, ikut melakukan kontrol manajemen, ikut melakukan kontrol keuangan dan proses alih teknologi juga dapat berjalan dengan baik..

Dan yang kedua adalah data mengenai produksi yang anjlok dari 1.300.000 barrel per hari menjadi hanya 850-an barrel per hari, tetapi recovery cost nya naik hampir dua kali lipat, sementara dari pihak yang seharusnya menjelaskan tidak pernah ada penjelasan yang transparan.

Kemudian ada Pasal 10 di Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001 yang berbunyi  “Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir.”  Pasal itu bagus, supaya tidak ada monopoli vertikal. Tetapi dalam prakteknya, Shell atau Beyond Petroleum misalnya, mudah sekali membuat perusahaan migas sektor hilir, walaupuncore business nya tetap di hulu.  Kalimat-kalimat di pasal itu, multi-interpretasi, sangat sumir. Dalam prakteknya, tetap terjadi integrasi vertikal.

Penutup

Melihat fakta-fakta diatas masihkah kita bisa bermimpi bahwa migas kita bisa digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Kita lah yang harus menjawab di Revisi UU Migas No. 22 tahun 2001 yang sedang digodok di DPR RI. Peran Seluruh elemen rakyat sangat besar untuk memberikan rumusan terbaik agar Migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan hanya sekedar mimpi tapi bukti bahwa Indonesia berdaulat atas kekayaan alam nya sendiri. Wallahu bi’alam bi shawab.

(1)      Ketua Bidang Kajian Isu Strategis Kahmi Depok 2013-2018

(2)      US Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook February 2011

(3)      Bauran Energi Nasioanal 2011 Ditjen Migas

(4)      Republika, 18/7/2005

(5)      OPEC, Annual Statistic Bulletin 2009

(6)      Transkrip Dr. Rizal Ramli – Saksi Ahli Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian UU Migas No 22 Tahun 2001 pada tanggal 18 Juli 2012

Sumber: Harian Umum Pelita, Sabtu, 23 November 2013

Dikuasai Asing, Petisi Kedaulatan Tuntut Kekayaan Negara Dikembalikan ke Rakyat

“Kita menggalang dukungan lewat sosial media, seperti Facebook, Twitter, atau di laman petisikedaulatan.org. Sejauh ini sudah terkumpul lebih 1.156 dukungan.”

SIARNUSA.com – Kalangan kelas menengah Indonesia tengah menggalang Petisi Kedaulatan yang berisi tuntutan agar dikembalikannya kekayaan nasional kepada rakyat.

Kelompok yang banyak terdiri dari mantan aktivis 1998, professional, dan wiraswasta ini mendeklarasikan Petisi Kedaulatan sebagai kegundahan dan keprihatinan atas kondisi kekayaan nasional yang tak lagi bermanfaat bagi rakyat.

Kekayaan nasional Indonesia saat ini dinikmati pihak asing, segelintir korporasi transnasional, dan elite politik. Adapun rakyat, yang notabene pemilik kekayaan nasional, semakin terpinggirkan, bahkan tidak menikmati dari berlimpahnya kekayaan nasional yang dimiliki.

Demikian disampaikan fasilitator Petisi Kedaulatan Yusran Sulaiman dan Mujtahid dalam deklarasi penggalangan Petisi Kedaulatan di Jakarta, Minggu (10/11/2013) kemarin.

Menurut Yusran, galangan Petisi Kadaulatan dilakukan agar membuat rakyat bersatu, dan memahami bila kekayaan nasional Indonesia saat ini sebetulnya berada pada genggaman pihak asing, segelintir korporasi, dan elite politik saja. Petisi ini merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyuarakan keadaan tersebut agar menjadi perhatian serius bagi Pemerintahan saat ini dan akan datang.

“Kita menggalang dukungan lewat sosial media, seperti Facebook, Twitter, atau di laman petisikedaulatan.org. Sejauh ini sudah terkumpul lebih 1.156 dukungan,” katanya.

Yusran berharap, jumlah dukungan terhadap gerakan ini mencapai puluhan juta sehingga bisa menekan pemerintah untuk lebih serius mengelola kekayaan nasional. “Petisi ini merupakan gerakan moral terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Mujtahid mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun, Singapura menguasai wilayah udara Indonesia di Kepulauan Natuna. Kemudian, setidaknya 12 bank swasta dikuasai asing, dan di atas 70 persen sektor pertambangan dikuasai pihak luar.

“Selain itu, 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit tidak dimiliki oleh Indonesia. Dan antara 35 hingga 66,5 persen sektor komunikasi juga dikuasai asing. Pertambangan tembaga, dan emas sekitar 85 persen dikuasai asing,” ucapnya.

Mujtahid juga menyatakan, Petisi ini juga akan menampung dan memperkaya gagasan masyarakat. Terutama dalam menampung ide-ide yang bertujuan untuk menegakan kedaulatan rakyat. Ide-ide itu, akan ditampung yang nantinya mengajak seluruh stakeholder untuk terlibat bersama dalam merumuskan langkah memperkuat kedaulatan.

“Kami rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang profesi, agama, etnis dan aliran politik menuntut pengembalian kekayaan nasional kepada rakyat melalui Pemerintahan Republik Indonesia yang adil, bersih dan berdaulat. Ini bukan kegiatan politis karena tidak ada partai politik yang terlibat,” katanya.

sumber berita:

http://www.siarnusa.com/nasional/dikuasai-asing-petisi-kedaulatan-tuntut-kekayaan-negara-dikembalikan-ke-rakyat

Asing Kuasai 70% Aset Negara

Pertambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80%-85%

KENDARI – Asing kini menguasai sekitar 70%-80% aset negara, mulai dari perbankan, telekomunikasi, hingga pertambangan. Hal ini memicu kekhawatiran apabila pemerintah tidak mendukung kebijakan yang pro rakyat.

“Kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan. Tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen, maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing,” ujar Rektor Universitas Gajah Mada Prof Dr Pratikno. Dia mengungkapkan itu saat membawakan arahan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu (9/11).

Praktikno mencontohkan aset di industri perbankan, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50%. Begitu pula di sektor lain seperti migas dan batu bara  70%-75%, telekomunikasi sekitar 70%.  “Lebih parah lagi adalah pertambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80%-85%,” tegasnya.

Namun, sambungnya, kecuali sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40%. “Kita harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing,” katanya.

Oleh karena itu, ujar Rektor UGM, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut, perlu kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan, sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap milik bangsa Indonesia.

Menurut Pratikno, memang sebuah ironi apabila rakyat Indoneia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan berkeadilan. Di usia kemerdekaan 68 tahun, meskipun kaya raya dengan sumber daya alam, hingga kini banyak didaulat oleh perusahaan negara asing.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada seminar nasional dengan judul Otonomi daerah dan konflik Pengelolaan Lahan mengatakan di era otonomi daerah saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan. “Pertanyaan saya bahwa, apa yang salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter,” katanya.

Menurut mantan anggota DPR dari PDIP itu, langkah yang harus diambil untuk memwujudkan kedaulatan pangan khususnya daerah yang saat ini dipimpinnya di antaranya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk itu, kata Ganjar, seminar nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam upaya pemandirian bangsa.

Tuntut Dikembalikan

Di sisi lain, sejumlah aktivis membentuk petisi kedaulatan menuntut Pemerintah mengembalikan kekayaan nasional yang berada di darat, udara dan laut. Mewakili masyarakat Indonesia, mereka menilai, aset negara sebagian besar dimiliki oleh asing.

Fasilitator Petisi Kedaulatan, Yusron Sulaiman mengatakan, kondisi ini semakin memprihatinkan kalau masyarakat tidak bersatu. Untuk itu pihaknya membuat petisi sebagai fasilitas masyarakat menyuarakan dukungannya.

“Bisa lewat media online di Facebook, Twitter atau website di petisikedaulatan.org, sejauh ini sudah terkumpul lebih 1.127 dukungan,” kata Yusron dalam deklarasi Petisi di Restoran Handayani Prima, Jalan Matraman, Jakarta, Minggu (10/11).

Menurutnya, Petisi ini merupakan gerakan moral terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Dalam deklarasi tersebut Petisi Kedaulatan akan menggugat berdasarkan bukti dan fakta, rakyat tidak berdaulat atas kekayaan nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun, Singapura menguasai wilayah udara Indonesia di Kepulauan Natuna. Kemudian, setidaknya 12 bank swasta dikuasai asing dan di atas 70 persen sektor pertambangan dikuasai pihak luar. “Selain itu, 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit tidak dimiliki oleh Indonesia. Dan antara 35 hingga 66,5 persen sektor komunikasi juga dikuasai asing,” ujar dia. ins

sumber berita:

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=00bed350ff469a4064bf632213620a0c&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Petisi Kedaulatan: Ekonomi Indonesia Masih Terjajah

JAKARTA, SENTANAOnline.com—

PERMASALAHAN kedaulatan nasional menjadi persoalan mendasar bagi rakyat indonesia. Hal itu yang menjadi perhatian “Petisi Kedaulatan” untuk menyerukan penguatan kedaulatan indonesia terhadap elemen asing.

Menurut Yusron Sulaiman, Fasilitator Petisi Kedaulatan, pertemuan sejumlah fasilitator dalam deklarasi Petisi Kedaulatan dilakukan untuk memberikan signal bahwa kedaulatan indonesia masih terbengkalai dan masih dilalaikan oleh pemangku kepentingan.

“Kedaulatan kita masih jauh dari ideal hampir seluruh industri baik dari Bank, Pertambangan dikuasai asing, upaya memperkokoh kedaulatan sendiri masih belum menjadi perhatian dominan seluruh eleman bangsa ini,” katanya dalam deklarasi Petisi Kedaulatan di Manggarai, Jakarta, Minggu (10/11).

Untuk diketahui, tampak bahwa di sektor perbankan sedikitnya 12 bank swasta kini dikuasai asing. Di sektor pertambangan migas sekitar 70 persen dikuasai pihak asing, pertambangan tembaga dan emas sekitar 85 persen dikuasai asing.

Demikian pula pada sektor perkebunan sawit di mana sekitar 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit dikuasai asing. Di sektor telekomunikasi, 35 persen sampai 66,5 persen juga dikuasai asing.

Yusron juga menuturkan, petisi yang baru berumur dua bulan ini merupakan wadah untuk memperkaya gagasan. Terutama dalam menampung ide-ide yang bertujuan untuk menegakan kedaulatan rakyat.

“Ide-ide ini akan kami tampung yang nantinya akan mengajak seluruh stake holder untuk terlibat bersama dengan kami dalam merumuskan langkah memperkuat kedaulatan, ini bukan kegiatan politis karena tidak ada partai politik yang terlibat,” tegasnya.

 

80 Persen Dikuasai Asing

Sebelumnya, Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Pratikno mengatakan hingga saat ini aset negara sekitar 70–80 persen telah dikuasi bangsa asing.

“Kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan sehingga tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen bangsa maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing,” katanya saat membawakan arahan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu.

Ia mencontohkan, aset di bidang perbankan misalnya, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50 persen.

Begitu pula di sektor lain seperti migas dan batu bara antara 70-75 persen, telekomunikasi antara 70 persen dan lebih parah lagi adalah pertambambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80-85 persen.

“Kecuali sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40 persen. Namun demikian kita harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing,” katanya.

Oleh karena itu, kata Rektor UGM itu, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut, perlu kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap milik bangsa Indonesia.

Ia mengatakan, memang sebuah ironi apabila rakyat Indoneia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan berkeadilan.

Di usia kemerdekaan 68 tahun, meskipun kaya raya dengan sumber daya alam namun hingga kini masih banyak didaulat oleh perusahaan negara asing.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada seminar nasional dengan judul Otonomi daerah dan konflik Pengelolaan Lahan mengatakan di era otonomi daerah saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan.

“Pertanyaan saya bahwa, apa yang salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter,” katanya.

Menurut mantan anggota DPR-RI dari PDIP itu, langkah yang harus diambil untuk memwujudkan kedaulatan pangan khususnya daerah yang saat ini dipimpinnya di antaranya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. “Untuk itu, seminar nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam upaya pemandirian bangsa,” katanya.(STN)

sumber berita:

http://sentanaonline.com/detail_news/main/14076/1/11/11/2013/Petisi-Kedaulatan-Ekonomi-Indonesia-Masih-Terjajah

Petisi Kedaulatan Sebuah Gerakan Moral Yang Terbuka Bagi Rakyat Indonesia

92Petisi_Centro

Dcentronews – Jakarta

Penguasaan pihak asing terhadap kekayaan yang dimiliki Indonesia, baik darat, laut maupun udara semakin memperihatinkan. Menurut penelitian, dari 12 bank swasta yang ada semua d kuasai oleh pihak asing. Begitu juga pada pertambangan tembaga dan emas, kelapa sawit serta telekomunikasi.

Dengan adanya fenomena diatas, sebuah pergerakan yang mengatas namakan rakyat Indonesia mendeklarasikan Petisi Kedaulatan yang menuntut pengembalian kekayaan Nasional kepada rakyat melalui Pemerintahan Republik Indonesia yang adil, bersih dan berdaulat.

Petisi Kedaulatan merupakan sebuah gerakan moral yang terbuka bagi siapapun rakyat Indonesia untuk bisa berpartisipasi.

Salah satu fasilitator Petisi Kedaulatan mengatakan, “Kita ketahui dalam sejarahnya, para pejuang Indonesia merupakan para pemuda, seperti Ir Soekarno, Jenderal Sudirman dan lainnya.”

Kami akan melayani dan menggalang dukungan dari masyarakat lusa untuk menggalang pengembalian kekayaan Indonesia kepada rakyat. Selama 32 tahun kita telah melupakan sejarah Indonesia, lanjutnya saat mendeklarasikan Petisi Kedaulatan di Jakarta, Minggu (10/11).

Karena itu rakyat harus bergerak mempersatukan diri untuk bersama-sama memulai gerakan tersebut. Dan dengan di deklarasikannya Petisi Kedaulatan ini, diharapkan akan mendapat banyak dukungan dari rakyat Indonesia baik melalui tanda tangan langsung maupun mengisi formuli melalui online.

Petisi Kedaulatan juga akan menjadi wujud nyata suara rakyat Indonesia yang selama ini selalu di abaikan oleh pemerintah.

sumber berita:

http://www.dcentronews.com/berita-3303-petisi-kedaulatan-sebuah-gerakan-moral-yang-terbuka-bagi-rakyat-indonesia.html

Petisi Kedaulatan dideklarasikan : Karena Kecewa dengan Pejabat Publik

Jakarta,Indonesiaxpost – Karena kecewa dengan pejabat di negeri ini, sekelompok pemuda yang terdiri dari berbagai belakang profesi, agama dan keyakinan, aliran politik, buruh, pengusaha dan mahasiswa, minggu (10/11 ) di rumah makan Handayani mendeklarasikan dalam sebuah komitmen melalui petisi kedaulatan, bertajuk kembalikan kekayaan nasional kepada rakyat.

Dideklarasikannya petisi kedaulatan ini, sekelompok masyarakat merasa tidak di orangkan oleh para pejabat di negeri ini, pasalnya, semua kekayaan alam dikuasai asing. Maka petisi kedaulatan ini berusaha untuk mengembaliikan kekayaan alam ke tangan rakyat.

Para pemimpin politik, yang dipilih lewat hasil proses demokrasi, tidak juga tergerak hatinya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Bahkan banyak regulasi yang lahir justru memperkuat dan menambah panjang daftar penguasaan asing terhadap kekayaan bangsa, ujar Ir. Yusron Makmun, saat dimintaai keterangannya dengan para wartawan seusai acara deklarasi.

Partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat tidak bisa diharapkan, tegasnya lagi. Dominasi asing terhadap kekayaan bangsa hanya menjadi isyu sesaat menjelang pemilu, setelah itu bisnis berjalan sebagaimana biasa.

Sementara itu rakyat hanya bisa diam dan membenci serta menentang dalam hati ketika melihat betapa rakusnya orang asing mengeruk kekayaan di negeri tercinta Indonesia ini. Media sebagai alat control bagi kebiadaban orang asing sudah tidak mampu lagi menyuarakan penanya, mereka seperti kebal terhadap sorotan dari media.

Petisi kedaulatan ini hadir untuk membela kepentingan rakyat Indonesia yang sudah sejak lama tertekan oleh orang-orang asing yang menjadi tuan rumah di negeri Indonesia ini. Kehadiran lembaga ini terwujud apabila seluruh komponen masyarakat dari seluruh Indonesia mendukungnya, melalui akun yang disediakan, pungkasnya. ( leg )

sumber berita:

http://indonesiaxpost.com/nasional/petisi-kedaulatan-dideklarasikan-karena-kecewa-dengan-pejabat-publik/