Kedaulatan Financial Kita – Siapakah yang Benar-benar Menguasai Dunia?

Pertanyaan ini sangat kompleks, tetapi bukan tidak mungkin untuk memahami …

Tahun 2012, Federal Institute Swiss di Zurich (SFI) merilis studi komprehensif tentang “ kontrol jaringan korporasi global”. Institute ini menganalisa data 37 juta perusahaan dan investor seluruh dunia. Menurut penelitian mereka, ada sekitar 147 perusahaan membentuk “super entitas” dan memiliki kontrol 40% dari ekonomi perusahaan di dunia. Pusat kartel mengerucut pada 20 top raksasa seperti; Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Vanguard Group, UBS, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon Corp, Morgan Stanley, Bank of America Corp, dan Société Générale.

Seorang whistleblower Bank Dunia, Karen Hudes memberikan kita sekilas ke dalam jala mega-korporasi ini yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar terhadap pasar global, ekonopmi dan juga urusan politik.

Karen Hudes adalah lulusan dari Yale Law School dan ia bekerja di departemen hukum Bank Dunia selama lebih dari 20 tahun. Bahkan, ketika dia dipecat karena mengungkap korupsi pada Bank Dunia, ia menjabat sebagai Penasihat Senior.

Dia dalam posisi yang unik untuk melihat persis bagaimana elit global menguasai dunia , dan informasi yang dia sekarang ungkapkan kepada publik benar-benar menakjubkan . Menurut Hudes , para elit menggunakan inti utama secara ketat institusi keuangan dan mega – korporasi untuk mendominasi planet ini. Tujuannya adalah kontrol. Mereka ingin kita semua diperbudak utang , mereka ingin semua pemerintahan kita diperbudak oleh utang , dan mereka ingin semua politisi kita kecanduan uang yang mereka salurkan untuk kampanye. Karena elit juga memiliki semua perusahaan media besar, media mainstream tidak akan membiarkan kita mengungkap rahasia bahwa ada sesuatu yang secara fundamental salah dengan sistem yang bekerja .

Kata Hudes, ini bukan ” teori konspirasi “, ini realitas yang terjadi. Hudes berusaha sangat keras untuk mengekspos sistem keuangan yang korup yang digunakan elit global untuk mengontrol kekayaan dunia . Dalam wawancara dengan The New American, ia membahas bagaimana kita rela membiarkan kelompok elitis untuk benar-benar mendominasi sumber daya alam planet ini. Hudes mengatakan sistem keuangan global didominasi oleh sekelompok kecil korup, tokoh yang haus kekuasaan berpusat di sekitar Federal Reserve AS. Jaringan mereka menguasai media untuk menutupi kejahatannya.

Elit global tidak hanya mengontrol mega – korporasi . Menurut Hudes , mereka juga mendominasi organisasi yang mengontrol keuangan dari hampir setiap bangsa di muka planet ini. Melalui Bank Dunia , IMF dan bank sentral seperti Federal Reserve mereka mengontrol penciptaan dan aliran uang di seluruh dunia . Puncak dari sistem ini adalah Bank for International Settlements . Ini adalah bank sentral dari bank sentral.

Kebanyakan orang tidak pernah mendengar tentang The Bank for International Settlements , tetapi ini merupakan organisasi yang sangat penting . Sebuah institusi perbangkan swasta yang kebal terhadap hukum semua pemerintah nasional.

Kekuatan kapitalisme finansial memiliki tujuan lain, membuat sistem kontrol keuangan dunia di tangan swasta dan mampu mendominasi sistem politik masing-masing negara dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Puncak dari sistem ini adalah untuk menjadi The Bank for International Settlements di Basel, Swiss, sebuah bank swasta yang mengendalikan bank-bank sentral dunia.

Bagaimana posisi Bank Indonesia? Apakah perjanjian kerjasama BI dengan The BIS sudah diratifikasi oleh DPR? Sebuah perjanjian dimana THE BIS berhak mengawasi transaksi yang dilakukan oleh BI. Atau DPR tidak tahu sama sekali?

KEDAULATAN SISTEM FINANCIAL KITA</p>
<p>SIAPAKAH YANG BENAR-BENAR MENGUASAI DUNIA?<br />
Pertanyaan ini sangat kompleks, tetapi bukan tidak mungkin untuk memahami ... </p>
<p>Tahun 2012, Federal Institute Swiss di Zurich (SFI) merilis studi komprehensif  tentang “ kontrol jaringan korporasi global”. Institute ini menganalisa data 37 juta perusahaan dan investor seluruh dunia. Menurut penelitian mereka, ada sekitar 147 perusahaan membentuk "super entitas" dan memiliki kontrol 40% dari ekonomi perusahaan di dunia. Pusat kartel mengerucut pada 20 top raksasa seperti; Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Vanguard Group, UBS, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon Corp, Morgan Stanley, Bank of America Corp, dan Société Générale.</p>
<p>Seorang whistleblower Bank Dunia, Karen Hudes memberikan kita sekilas ke dalam jala mega-korporasi ini yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar terhadap pasar global, ekonopmi dan juga urusan politik.</p>
<p>Karen Hudes adalah lulusan dari Yale Law School dan ia bekerja di departemen hukum Bank Dunia selama lebih dari 20 tahun. Bahkan, ketika dia dipecat karena mengungkap korupsi pada Bank Dunia, ia menjabat sebagai Penasihat Senior.</p>
<p>Dia dalam posisi yang unik untuk melihat persis bagaimana elit global menguasai dunia , dan informasi yang dia sekarang ungkapkan kepada publik benar-benar menakjubkan . Menurut Hudes , para elit menggunakan inti utama secara ketat institusi keuangan dan mega – korporasi untuk mendominasi planet ini. Tujuannya adalah kontrol.  Mereka ingin kita semua diperbudak utang , mereka ingin semua pemerintahan kita diperbudak oleh utang , dan mereka ingin semua politisi kita kecanduan uang yang mereka salurkan untuk kampanye. Karena elit juga memiliki semua perusahaan media besar, media mainstream tidak akan membiarkan kita mengungkap rahasia bahwa ada sesuatu yang secara fundamental salah dengan sistem yang bekerja .</p>
<p>Kata Hudes, ini bukan " teori konspirasi ", ini realitas yang terjadi. Hudes berusaha sangat keras untuk mengekspos sistem keuangan yang korup  yang digunakan  elit global untuk mengontrol kekayaan dunia . Dalam wawancara dengan The New American, ia membahas bagaimana kita rela membiarkan kelompok elitis untuk benar-benar mendominasi sumber daya alam planet ini. Hudes mengatakan sistem keuangan global didominasi oleh sekelompok kecil korup, tokoh yang haus kekuasaan berpusat di sekitar Federal Reserve AS.  Jaringan mereka menguasai media untuk menutupi kejahatannya.</p>
<p>Elit global tidak hanya mengontrol mega - korporasi . Menurut Hudes , mereka juga mendominasi organisasi yang mengontrol keuangan dari hampir setiap bangsa di muka planet ini. Melalui Bank Dunia , IMF dan bank sentral seperti Federal Reserve mereka mengontrol penciptaan dan aliran uang di seluruh dunia . Puncak dari sistem ini adalah Bank for International Settlements . Ini adalah bank sentral dari bank sentral.</p>
<p>Kebanyakan orang tidak pernah mendengar tentang The Bank for International Settlements , tetapi ini merupakan organisasi yang sangat penting . Sebuah institusi perbangkan swasta yang kebal  terhadap hukum semua pemerintah nasional. </p>
<p>Kekuatan kapitalisme finansial memiliki tujuan lain, membuat sistem kontrol keuangan dunia di tangan swasta dan mampu mendominasi sistem politik masing-masing negara dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Puncak dari sistem ini adalah untuk menjadi The Bank for International Settlements di Basel, Swiss, sebuah bank swasta yang mengendalikan bank-bank sentral dunia. </p>
<p>Bagaimana posisi Bank Indonesia? Apakah perjanjian kerjasama BI dengan The BIS sudah diratifikasi oleh DPR? Sebuah perjanjian dimana THE BIS berhak mengawasi transaksi yang dilakukan oleh BI. Atau DPR tidak tahu sama sekali?

Kedaulatan Negara Diterobos Pemburu Rente – KPK Didesak Usut Impor Beras Ilegal

Beredarnya beras impor ilegal dipasaran dinilai sebagai cermin dari lemahnya kedaulatan ekonomi negara, sehingga untuk sektor strategis dan berkaitan dengan nasib jutaan rakyat tani pun tidak terbendung. Para pengamat dan aktivis menilai, dibawah kepemimpinan SBY-Budiono, negara selalu berada dibawah ketiak para pemburu rente.

“Diamnya Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan tidak adanya Menteri yang bertanggungjawab, adalah bukti bahwa pemerintah tidak lagi memerintah. Pemerintah tidak lagi memiliki kekuasaan untuk melindungi rakyat tani dari kepungan para mafia impor,” ujar Koordinator Nasional Protanikita, Bonang, Senin (3/2/2014).

Karenanya, Bonang mengajak rakyat tani dan semua elemen pergerakan tani agar membangun kekuatan kolektif untuk menyampaikan tuntutan sekeras-kerasnya, bahwa rejim pemerintahan saat ini sudah kalah oleh mekanisme pasar yang dikuasai para mafia pemburu rente.

Dipihak lain, anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahan Pangan Pusat, Khudori, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengusut kasus impor beras disaat produksi dalam negeri mengalami surplus.

“KPK harus masuk. Tahun 2011 saja, impor beras mencapai 2,7 juta ton, dan tahun 2013 sebanyak 1,97 juta ton, padahal kita mengalami surplus sebanyak 4-5 juta ton,” ujar Khudori.

Diketahui, beras ilegal yang masuk kepasaran, mendapat sorotan dari berbagai kalangan lantaran dinilai mendzolimi rakyat tani nasional.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo, mengecam mundurnya Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan disaat Kemendag menuai protes keras soal impor beras ilegal. “Kenapa dia malah mundur? Bukannya menyelesaikan kasus impor beras,” jelasnya?

sumber: http://protanikita.blogspot.com/2014/02/kedaulatan-negara-diterobos-pemburu.html

Ambil Alih Freeport Untuk Memulihkan Kedaulatan Bangsa

freeport-mine.jpg

Rupanya, Freeport tidak juga puas ‘melecehkan’ kedaulatan bangsa kita. Setelah sebelumnya berhasil melobi pemerintah untuk menunda berlakunya larangan ekspor mineral mentah, kini mereka keberatan dengan aturan soal Bea Keluar Mineral.

Kamis (30/1/2013) kemarin, Vice Chairman Freeport McMoran Richard C. Adkerson tiba-tiba mengunjungi Indonesia. Kedatangan Bos Besar Freeport itu membawa misi besar: untuk melobi pemerintah agar melonggarkan aturan bea ekspor mineral bagi perusahaannya.

Tidak tanggung-tanggung, untuk mencapai keinginan perusahaannya, Richard C. Adkerson menyambangi  empat Menteri yang berurusan dengan ekspor mineral, yakni Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Kita tidak tahu apa inti pembicaraan antara Adkeson dan keempat pejabat Menteri Indonesia itu. Namun, informasi dari sejumlah media menyebutkan, pemerintah tetap berpegang pada aturan yang ada. Artinya, lobi bos Freeport itu belum berhasil. Akan tetapi, kita tidak tahu apa yang menjadi kesepakatan mereka di balik pintu. Jangan-jangan ada kompensasi atau insentif terselubung. Entahlah.

Namun, apa yang menarik diulas di sini adalah langkah Freeport untuk menjegal setiap regulasi di Indonesia. Dan ini sudah berulang-kali dilakukan. Ironisnya, pemerintah seolah tidak berdaya di hadapan Freeport. Malahan, seperti dikatakan banyak orang, pemerintah kita tak ubahnya “jongos” di hadapan korporasi asal Amerika Serikat itu.

Sudah hampir setengah abad Freeport mengeruk kekayaan alam kita, terutama di Papua. Selama itu pula mereka mengeruk jutaan ton tembaga dan ratusan juta ton emas. Menurut catatan Human Right For Social Justice, keuntungan PT. Freeport di Papua per hari mencapai Rp 114 miliar. Artinya, dalam sebulan Freeport bisa mendapatkan keuntungan sebesar 589 juta dollar AS atau Rp 3,534 triliun.

Namun, di balik keuntungan yang spektakuler itu, rakyat Indonesia justru tidak mendapat manfaat apapun. Rakyat kita di Papua sana, yang notabene berada di sekitar pertambangan Freeport, juga tidak mendapat efek keuntungan yang menetes. Sebagian besar rakyat Papua masih hidup dalam kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan tetap melekat pada rakyat Papua. Cerita tentang kelaparan juga tak henti-hentinya berhembus di Papua.

Ironisnya, bukannya merasakan efek keuntungan yang menetes, rakyat Papua justru merasakan efek politik dan sosial akibat nafsu serakah Freeport untuk mengamankan dan melanggengkan eksploitasinya di bumi Papua. Praktek kekerasan dan pelanggaran HAM sangat massif dilakukan oleh militer Indonesia, yang notabene jadi pasukan pengawal Freeport, di tanah Papua. Tak hanya itu, rakyat Papua juga merasak dampak kerusakan ekologis yang sifatnya jangka-panjang.

Kontribusi Freeport untuk penerimaan negara juga nyaris tidak ada. Pemerintah Indonesia hanya menerima royalti emas 1% dan royalti tembaga sebesar 1,5-3,5%. Sudah begitu, Freeport juga sering membandel untuk membayar dividen kepada pemerintah Indonesia. Padahal, pemerintah Indonesia punya saham sebesar 9,36 persen. Pada tahun 2012, Freeport mestinya menyetor Rp 1,5 Triliun, tetapi yang dibayarkan baru Rp 350 miliar. (Sumber: www.merdeka.com)

Karena itu, pada tahun 2011, menyeruak desakan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya dengan Freeport. Belakangan, bak gayung bersambut, Presiden SBY mememulai rencana politiknya untuk melakukan renegosisasi kontrak karya dengan sejumlah perusahaan tambang asing, termasuk Freeport. Sebagai langkah politik, Presiden SBY menerbitkan Kepres Nomor 3 tahun 2012 tentang pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Pada kenyataannya, Freeport melawan. “Kami dilindungi kontrak karya, bukan hukum (UU) pertambangan yang baru,” kata bos Freeport Richard Adkerson. Tak hanya menentang, Freeport juga menggertak Indonesia dengan ancaman akan membawa kasus ini ke Arbitrase Internasional jika pemerintah Indonesia tetap ngotot. Tak hanya itu, pemerintah AS melalui Duta Besarnya di Jakarta, Scot Marcie, juga mendesak agar rencana renegosiasi itu tidak dilanjutkan.

Gertakan Freeport itu ternyata berhasil membuat pemerintah, termasuk Presiden SBY, menjadi keder. Hingga detik ini, pemerintah Indonesia belum berhasil membawa PT. Freeport duduk di meja renegosiasi. Agenda renegosiasi kontrak karya dengan Freeport pun kandas di tengah jalan. Padahal, apa yang dituntut pemerintah Indonesia di meja renegosiasi itu terbilang sangat moderat.

Kemudian, pada bulan Mei 2013 lalu, kecelakaan besar terjadi area tambang Freeport di Timika, Papua. Sebanyak 38 pekerja tertimbun di dalam reruntuhan. Kecelakaan itu menyebabkan 25 pekerja tewas, 5 luka berat, dan 5 luka ringan. Saat itu pemerintah Indonesia mengirim dua orang Menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri ESDM Jero Wacik, untuk melakukan investigasi. Yang sangat ironis, dua pejabat Indonesia itu ditolak mentah-mentah oleh Freeport.

Sekarang, kasus yang terbaru adalah soal larangan ekspor mineral mentah. Sejak tahun 2009 lalu, pemerintah mengesahkan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, yang salah satu pasalnya mengatur larangan ekspor mineral mentah. Sebagai konsekuensinya, pemerintah memberi toleransi waktu selama 5 tahun kepada perusahaan tambang, termasuk Freeport, untuk membangun pabrik pemurnian (Smelter). Sebuah toleransi waktu yang sangat panjang.

Ironisnya, menjelang batas akhir toleransi waktu itu, yakni tanggal 12 Januari 2014, Freeport–bersama rekannya Newmont–belum juga membangun smelter. Beberapa saat menjelang larangan ekspor mineral itu berlaku efektif, Freeport dan Newmont melancarkan perlawanan dan gertakan. Freeport mengancam akan memecat 100.000 pekerjanya. Sementara Newmont mengancam akan memecat 30.000 karyawannya.

Pemerintah kembali keder. Beberapa jam sebelum batas akhir toleransi waktu, pemerintah merevisi sendiri aturan yang dibuatnya, yakni PP nomor 23 tahun 2010 dan Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012, untuk memberi celah kepada Freeport agar tetap boleh melakukan ekspor mineral mentah dalam bentuk konsentrat.

Ironisnya, kelonggaran itu hanya berlaku untuk Freeport dan Newmont. Sementara untuk perusahaan pengekspor timah dan bauksit, termasuk BUMN ( PT. Aneka Tambang TBK), tidak ada kelonggaran. Begitu juga dengan para pemilik IUP yang baru beberapa tahun terakhir memulai operasinya di tanah-air.

Di sini ada beberapa catatan yang bisa kita ambil. Pertama, pemerintah Indonesia tidak ubahnya “jongos” di hadapan Freeport. Pemerintah RI lebih tunduk kepada tuntutan Freeport ketimbang kepada hukum nasional. Buktinya, pemerintah tidak segan-segan mengoreksi UU yang dibuatnya sendiri jika aturan tersebut dirasakan oleh Freeport sangat merugikan kepentingannya.

Kedua, Freeport sama sekali tidak menghargai kedaulatan politik Indonesia sebagai negara merdeka, yang punya otoritas penuh untuk menjalankan konstitusinya dan menyelenggarakan peraturan di setiap jengkal tanah-airnya. Atas nama azas “kesucian kontrak”, Freeport menginjak-injak kedaulatan bangsa ini.

Selama hampir setengah abad Freeport bukan hanya menjarah kekayaan alam bangsa kita, tetapi juga menginjak-injak martabat dan kedaulatan bangsa kita. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan mereka untuk mengubah kekuasaan politik di Indonesia, sejak jaman Orde Baru hingga sekarang ini, sekedar sebagai “jongos” mereka.

Karena itu, sebagai jalan memulihkan martabat dan kedaulatan bangsa kita, harus rakyat sendiri yang bertindak. Rakyat Indonesia, yang notabene pemilik sah kekayaan alam negeri ini, harus membangun gerakan massa untuk mengambil-alih PT. Freeport

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/editorial/20140131/ambil-alih-freeport-untuk-memulihkan-kedaulatan-bangsa.html#ixzz2sE9x51eC

PB HMI, PB KAMMI dan BEM Jabotabek tegaskan “Kekayaan Nasional Harus Dikembalikan kepada Rakyat”!!!

“KAMI adalah ANDA dan ANDA adalah KAMI.” Itulah slogan sebuah gerakan yang digagas para profesional alumni aktivis mahasiswa di Jakarta. Gerakan itu mereka namai Petisi Kedaulatan, yang pada hari Jum’at (24/1) kemarin mengadakan acara diskusi publik di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat.

Ir. Sayuti Asyathri salah seorang narasumber, menyampaikan kepada publik, bahwa meskipun banyak perbedaan; suku, ras, dan agama, namun rakyat Indonesia pada umumnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama merasakan penderitaan; karena kekayaannya dirampok, banyak aset nasional dikuasai oleh asing, sementara rakyat masih saja dijadikan kuli di tanahnya sendiri. Dengan argumen itu, Sayuti mengajak masyarakat bersatu mendukung Petisi Kedaulatan demi merebut kembali kekayaan nasional untuk dikembalikan dan dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat, sesuai tujuan dari gerakan yang digagasnya.

Tiga poin penting yang selalu diusung dan menjadi tuntutan gerakan ini adalah:

Pertama, menyatakan bahwa berdasarkan bukti dan fakta, rakyat dan bangsa Indonesia saat ini tidak berdaulat atas kekayaan nasional Indonesia di darat, laut dan udara.

Kedua, menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan kekayaan nasional yang terdapat dan berada di darat, laut, dan udara kepada rakyat Indonesia dalam waktu sesegera mungkin agar rakyat dapat merasakan nikmat kemakmuran dan keadilan.

Ketiga, mempersiapkan segala hal mengenai pengembalian kedaulatan atas kekayaan nasional kepada rakyat dan bangsa Indonesia agar dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya melalui pemerintahan Republik Indonesia yang baik dan bersih.

Dalam sesi publik statement perwakilan PB HMI, PB KAMMI dan Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se Jabotabek menegaskan dukungannya terhadap pengembalian Kekayaan Nasional kepada Rakyat, karena pada esensinya tuntutan Petisi Kedaulatan juga selalu menjadi agenda mahasiswa dan agenda seluruh rakyat.

Salamudin Daeng, pakar dari Intitute Global Justice dalam diskusi memaparkan bahwa bangsa Indonesia terjerat oleh banyaknya perjanjian internasional di WTO, APEC, AFTA dll yang terus menggerus kedaulatan nasional dan pelemahan terhadap industri dalam negeri.

“Ke depan kita ingin apa yang ada dalam tuntutan Petisi Kedaulatan itu mampu segera diwujudkan. Kami ingin pemerintah atau siapapun yang berkepentingan di sini, mari kita sama-sama dengarkan suara rakyat! Dengar suara mereka yang ingin kekayaan nasionalnya kembali kepada mereka, kepada bangsa Indonesia sendiri. Kembalikan kekayaan nasional yang selama ini dikuasai oleh korporasi asing dan segelintir elit-elit konglomerat itu kepada rakyat!” tuntut Ir. Mujtahid Hashem, salah seorang fasilitator Petisi Kedaulatan seraya menambahkan bahwa rakyat tidak lupa perampokan ribuan trilyun uang rakyat atas nama BLBI, Century, yang harus dibayar oleh pajak rakyat.

Tunjukkan dukungan Anda di fanpage PetisiKedaulatan atau www.petisikedaulatan.org

PetisiKedaulatan's photo.
PetisiKedaulatan's photo.