Asing Kuasai 70% Aset Negara

Pertambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80%-85%

KENDARI – Asing kini menguasai sekitar 70%-80% aset negara, mulai dari perbankan, telekomunikasi, hingga pertambangan. Hal ini memicu kekhawatiran apabila pemerintah tidak mendukung kebijakan yang pro rakyat.

“Kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan. Tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen, maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing,” ujar Rektor Universitas Gajah Mada Prof Dr Pratikno. Dia mengungkapkan itu saat membawakan arahan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu (9/11).

Praktikno mencontohkan aset di industri perbankan, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50%. Begitu pula di sektor lain seperti migas dan batu bara  70%-75%, telekomunikasi sekitar 70%.  “Lebih parah lagi adalah pertambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80%-85%,” tegasnya.

Namun, sambungnya, kecuali sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40%. “Kita harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing,” katanya.

Oleh karena itu, ujar Rektor UGM, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut, perlu kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan, sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap milik bangsa Indonesia.

Menurut Pratikno, memang sebuah ironi apabila rakyat Indoneia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan berkeadilan. Di usia kemerdekaan 68 tahun, meskipun kaya raya dengan sumber daya alam, hingga kini banyak didaulat oleh perusahaan negara asing.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada seminar nasional dengan judul Otonomi daerah dan konflik Pengelolaan Lahan mengatakan di era otonomi daerah saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan. “Pertanyaan saya bahwa, apa yang salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter,” katanya.

Menurut mantan anggota DPR dari PDIP itu, langkah yang harus diambil untuk memwujudkan kedaulatan pangan khususnya daerah yang saat ini dipimpinnya di antaranya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk itu, kata Ganjar, seminar nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam upaya pemandirian bangsa.

Tuntut Dikembalikan

Di sisi lain, sejumlah aktivis membentuk petisi kedaulatan menuntut Pemerintah mengembalikan kekayaan nasional yang berada di darat, udara dan laut. Mewakili masyarakat Indonesia, mereka menilai, aset negara sebagian besar dimiliki oleh asing.

Fasilitator Petisi Kedaulatan, Yusron Sulaiman mengatakan, kondisi ini semakin memprihatinkan kalau masyarakat tidak bersatu. Untuk itu pihaknya membuat petisi sebagai fasilitas masyarakat menyuarakan dukungannya.

“Bisa lewat media online di Facebook, Twitter atau website di petisikedaulatan.org, sejauh ini sudah terkumpul lebih 1.127 dukungan,” kata Yusron dalam deklarasi Petisi di Restoran Handayani Prima, Jalan Matraman, Jakarta, Minggu (10/11).

Menurutnya, Petisi ini merupakan gerakan moral terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Dalam deklarasi tersebut Petisi Kedaulatan akan menggugat berdasarkan bukti dan fakta, rakyat tidak berdaulat atas kekayaan nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun, Singapura menguasai wilayah udara Indonesia di Kepulauan Natuna. Kemudian, setidaknya 12 bank swasta dikuasai asing dan di atas 70 persen sektor pertambangan dikuasai pihak luar. “Selain itu, 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit tidak dimiliki oleh Indonesia. Dan antara 35 hingga 66,5 persen sektor komunikasi juga dikuasai asing,” ujar dia. ins

sumber berita:

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=00bed350ff469a4064bf632213620a0c&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *