PB HMI, PB KAMMI dan BEM Jabotabek tegaskan “Kekayaan Nasional Harus Dikembalikan kepada Rakyat”!!!

“KAMI adalah ANDA dan ANDA adalah KAMI.” Itulah slogan sebuah gerakan yang digagas para profesional alumni aktivis mahasiswa di Jakarta. Gerakan itu mereka namai Petisi Kedaulatan, yang pada hari Jum’at (24/1) kemarin mengadakan acara diskusi publik di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat.

Ir. Sayuti Asyathri salah seorang narasumber, menyampaikan kepada publik, bahwa meskipun banyak perbedaan; suku, ras, dan agama, namun rakyat Indonesia pada umumnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama merasakan penderitaan; karena kekayaannya dirampok, banyak aset nasional dikuasai oleh asing, sementara rakyat masih saja dijadikan kuli di tanahnya sendiri. Dengan argumen itu, Sayuti mengajak masyarakat bersatu mendukung Petisi Kedaulatan demi merebut kembali kekayaan nasional untuk dikembalikan dan dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat, sesuai tujuan dari gerakan yang digagasnya.

Tiga poin penting yang selalu diusung dan menjadi tuntutan gerakan ini adalah:

Pertama, menyatakan bahwa berdasarkan bukti dan fakta, rakyat dan bangsa Indonesia saat ini tidak berdaulat atas kekayaan nasional Indonesia di darat, laut dan udara.

Kedua, menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan kekayaan nasional yang terdapat dan berada di darat, laut, dan udara kepada rakyat Indonesia dalam waktu sesegera mungkin agar rakyat dapat merasakan nikmat kemakmuran dan keadilan.

Ketiga, mempersiapkan segala hal mengenai pengembalian kedaulatan atas kekayaan nasional kepada rakyat dan bangsa Indonesia agar dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya melalui pemerintahan Republik Indonesia yang baik dan bersih.

Dalam sesi publik statement perwakilan PB HMI, PB KAMMI dan Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se Jabotabek menegaskan dukungannya terhadap pengembalian Kekayaan Nasional kepada Rakyat, karena pada esensinya tuntutan Petisi Kedaulatan juga selalu menjadi agenda mahasiswa dan agenda seluruh rakyat.

Salamudin Daeng, pakar dari Intitute Global Justice dalam diskusi memaparkan bahwa bangsa Indonesia terjerat oleh banyaknya perjanjian internasional di WTO, APEC, AFTA dll yang terus menggerus kedaulatan nasional dan pelemahan terhadap industri dalam negeri.

“Ke depan kita ingin apa yang ada dalam tuntutan Petisi Kedaulatan itu mampu segera diwujudkan. Kami ingin pemerintah atau siapapun yang berkepentingan di sini, mari kita sama-sama dengarkan suara rakyat! Dengar suara mereka yang ingin kekayaan nasionalnya kembali kepada mereka, kepada bangsa Indonesia sendiri. Kembalikan kekayaan nasional yang selama ini dikuasai oleh korporasi asing dan segelintir elit-elit konglomerat itu kepada rakyat!” tuntut Ir. Mujtahid Hashem, salah seorang fasilitator Petisi Kedaulatan seraya menambahkan bahwa rakyat tidak lupa perampokan ribuan trilyun uang rakyat atas nama BLBI, Century, yang harus dibayar oleh pajak rakyat.

Tunjukkan dukungan Anda di fanpage PetisiKedaulatan atau www.petisikedaulatan.org

PetisiKedaulatan's photo.
PetisiKedaulatan's photo.