Ribuan Dukungan Mengalir Tuntut Kekayaan Nasional Dikembalikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah aktivis membentuk petisi kedaulatan menuntut Pemerintah mengembalikan kekayaan nasional yang berada di darat, udara dan laut. Mewakili masyarakat Indonesia, mereka menilai, aset negara sebagian besar dimiliki oleh asing.

Fasilitator Petisi Kedaulatan, Yusron Sulaiman mengatakan, kondisi ini semakin memprihatinkan kalau masyarakat tidak bersatu. Untuk itu pihaknya membuat petisi sebagai fasilitas masyarakat menyuarakan dukungannya.

“Bisa lewat media online di Facebook, Twitter atau website di petisikedaulatan.org, sejauh ini sudah terkumpul lebih 1.127 dukungan,” kata Yusron dalam deklarasi Petisi di Restoran Handayani Prima, Jalan Matraman, Jakarta, Ahad (10/11).

Menurutnya, Petisi ini merupakan gerakan moral terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Dalam deklarasi tersebut Petisi Kedaulatan akan menggugat berdasarkan bukti dan fakta, rakyat tidak berdaulat atas kekayaan nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun, Singapura menguasai wilayah udara Indonesia di Kepulauan Natuna. Kemudian, setidaknya 12 bank swasta dikuasai asing dan di atas 70 persen sektor pertambangan dikuasai pihak luar.

“Selain itu, 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit tidak dimiliki oleh Indonesia. Dan antara 35 hingga 66,5 persen sektor komunikasi juga dikuasai asing,” ujar dia.

Reporter : Andi Ikhbal
Redaktur : Hazliansyah

sumber berita: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/10/mw19dy-ribuan-dukungan-mengalir-tuntut-kekayaan-nasional-dikembalikan?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Petisi Kedaulatan Gugat Kekayaan yang Dirampok Asing

JAKARTA, PESATNEWS – Kelompok Petisi Kedaulatan dideklarasikan di Jakarta, Minggu (10/11/2013), bertepatan dengan Hari Pahlawan, akan menuntut pengembalian kekayaan nasional kepada rakyat melalui pemerintahan RI yang adil, bersih, dan berdaulat, dengan memfasilitasi dukungan rakyat untuk menandatangani petisi secara langsung maupun online.

Pasalnya, kekayaan alam Indonesia sudah dirampok asing dan dibiarkan oleh rezim saat ini. Fasilitator Petisi Kedaulatan, Yusron Sulaiman, mengungkapkan penguasaan asing terhadap kekayaan Indonesia, baik di darat, laut maupun udara semakin memprihatinkan. Seperti diungkapkan KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia misalnya, bahwa Singapura menguasai atas wilayah udara Indonesia di Kepulauan Natuna.

Selain itu, setidaknya 12 bank swasta dikuasai asing; 70% pertambangan migas dikuasai asing; dan 85% pertambangan tembaga dan emas dikuasai asing; 40% dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit dikuasai asing; 35-66,5% sektor komunikasi juga dikuasai asing. “Daftar tersebut hanya contoh kecil, dan bisa bertambah panjang apabila kita, rakyat Indonesia, tidak menyatukan langkah dan menyatakan sikap,” ungkap Yusron, Sabtu (9/11).

“Maka, kami rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang profesi, agama, etnis dan aliran politik akan mendeklarasikan Petisi Kedaulatan yang menuntut pengembalian kekayaan nasional kepada rakyat melalui Pemerintahan Republik Indonesia yang adil, bersih dan berdaulat,” tandasnya.

Menurutnya, Petisi ini merupakan gerakan moral yang terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pihaknya melakukan konferensi pers Deklarasi Petisi Kedaulatan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Minggu (10/11/2013) pukul 10.00 Wib di Jakarta.

Ia menegaskan, dalam deklarasinya Petisi Kedaulatabn akan menggugat bahwa berdasarkan bukti dan fakta, rakyat dan bangsa Indonesia saat ini tidak berdaulat atas kekayaan nasional Indonesia di darat, laut dan udara.

“Petisi Kedaulatan menuntut Pemerintah RI untuk mengembalikan kekayaan nasional yang terdapat dan berada di darat, laut, dan udara kepada rakyat Indonesia dalam waktu sesegera mungkin agar rakyat dapat merasakan nikmat kemakmuran dan keadilan,” tandasnya.

Rakyat Indonesia Tidak Bodoh
Yusron Sulaiman memaparkan, tergambar dengan jelas di hadapan kita sebuah sistem jahat yang menjadikan kita terus menjadi budak di negeri sendiri. Puluhan tahun meraka meyakinkan kita, merekalah yang akan menyelesaikan problem kemiskinan dan ketidakadilan ini. “Mereka berlagak orang kaya dan pintar yang meminjamkan uang kepada kita dan meraka yang mengurus kekayaan kita. Mereka menganggap bodoh rakyat Indonesia tidak bisa mengurus kekayaan kita sendiri,” ungkap dia.

“Hasilnya apa? Indonesia negara kaya tetapi setiap bayi yang lahir dari ibu-ibu kita harus menanggung hutang yang tidak sedikit karena pajak yang dikumpulkan dari rakyat Indonesia terus menerus digunakan untuk membayar hutang dan bunganya yang tidak ada habisnya,” lanjutnya.

Ia membeberkan, kekayaan alam kita digadaikan, puluhan tahun kekayaan kita dikuras dan kita kebagian ampas dan rusaknya lingkungan. Kebanyakan pejabat dan politisi kita hanya berfikir bagaimana mempertahankan kekuasaan, mereka tidak tahu atau tidak mau tahu kekuasaan itu harus diabdikan.

“Sampai kapan kejahatan ini akan terus berjalan? Pasti kita tidak rela keadaan ini terus terjadi. Pasti kita menginginkan keadaan ini berubah. Pasti kita menginginkan kekayaan nasional kita dan pajak yang kita kumpulkan dikembalikan kepada rakyat,” ujarnay mempertanyakan.

Dikemukakan pula, luas wilayah daratan Indonesia sekitar 195 juta hektar, 95 juta hektar untuk kontrak Blok Migas, 42 juta hektar untuk blok Mineral Batu Bara, 9 juta hektar untuk blok HGU perkebunan besar, 32 juta hektar untuk HPH kehutanan.

“Hitung sendiri luas wilayah daratan Indonesia yang dikuasasi korporat asing dan konglomerat lokal. Tega betul penguasa ini, ya luas wilayah kita besar, tapi mungkin banyak saudara kita 1 meter persegi saja tidak punya. Inilah salah satu alasan lahirnya Petisi Kedaulatan!” serunya. [*]

Editor : Zafira

sumber berita:

http://www.pesatnews.com/read/2013/11/09/37788/petisi-kedaulatan-gugat-kekayaan-yang-dirampok-asing

 

Petisi Kedaulatan Cegah Kekayaan RI Dikeruk Asing

Jakarta – Penguasaan asing terhadap kekayaan Indonesia, baik di darat, laut maupun udara semakin memprihatinkan. Baru-baru ini Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia mengungkapkan, penguasaan Singapura atas wilayah udara Indonesia di Kepulauan Natuna.

Selain itu, setidaknya 12 bank swasta dikuasai asing; 70% pertambangan migas dikuasai asing; dan 85% pertambangan tembaga dan emas dikuasai asing; 40% dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit dikuasai asing; 35-66,5% sektor komunikasi juga dikuasai asing.

“Daftar tersebut hanya contoh kecil, dan bisa bertambah panjang apabila kita, rakyat Indonesia, tidak menyatukan langkah dan menyatakan sikap,” ungkap Yusron Sulaiman, dalam rilisnya ke redaksi, Sabtu (9/11/2013).

“Maka, kami rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang profesi, agama, etnis dan aliran politik akan mendeklarasikan Petisi Kedaulatan yang menuntut pengembalian kekayaan nasional kepada rakyat melalui Pemerintahan Republik Indonesia yang adil, bersih dan berdaulat,” tandas fasilitator Petisi Kedaulatan ini.

Menurutnya, Petisi ini merupakan gerakan moral yang terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pihaknya melakukan konferensi pers Deklarasi Petisi Kedaulatan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Minggu (10/11/2013) pukul 10.00 Wib di Jakarta. (Ren)

sumber berita:

http://www.edisinews.com/berita-petisi-kedaulatan-cegah-kekayaan-ri-dikeruk-asing.html

Launching Petisi Kedaulatan

Kami mengundang Anda untuk menghadiri dan meramaikan acara Launching Petisi Kedaulatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Ahad, 10 November 2013

Waktu : Pkl 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat: Restoran Handayani Prima, Jl. Matraman Raya 45, Jakarta (lihat peta di bawah)

Susunan Acara:

  • Pembukaan
  • Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
  • Mengheningkan Cipta & Doa Untuk Para Pahlawan
  • Deklarasi Petisi Kedaulatan
  • Konferensi Pers
  • Penutupan
  • Makan Siang

Peta lokasi:

peta-lokasi-launching-petisi-kedaualatan

Runtuhnya Politik Telekomunikasi Indonesia

Oleh : Ahmad Sofyan

Jika kita mengetahui apa yang terjadi dibalik penyusunan berbagai regulasi nasional, kita semua akan terkejut betapa lemahnya pemerintah Indonesia. Ini tercermin dalam sejumlah undang-undang (UU) yang dibuat oleh para politisi reformis mendapat sokongan dana dari fihak asing, yang hasilnya dipastikan harus menguntungkan pendonor. Tidak kurang dari 7 UU yang dibiayai asing, salah satunya : UU No.19/2003 tentang BUMN. Konsekuensinya, aplikasi UU tersebut dalam kebijakan pemerintah pun harus selalu disesuaikan dengan kepentingan asing.

Meminang Liberalisme

Sejak 1999, Indonesia telah banyak melakukan perubahan UU telekomunikasi dengan menyiapkan satu sistem yang lebih liberal dan pro swasta. Era baru legislatif pasca rejim Soeharto telah mengakhiri monopoli telekomunikasi dan menggugurkan pembatasan adanya investasi swasta dalam infrastruktur komunikasi.

Liberalisasi kebijakan telekomunikasi Indonesia dapat difahami dalam dua fase besar berikut :

Fase 1 : 1989-1999. Mensahkan UU No. 3/1989 tentang Telekomunikasi, Privatisasi parsial BUMN : Telkom dan Indosat, dan Pengenalan KSO (Kerja Sama Operasi) tahun 1995 tentang BOT (build, operate, transfer) yang memungkinkan hadirnya investasi asing. UU No 3/1989 mengizinkan sembilan perusahaan lokal turut serta dalam persetejuan BOT yang dikenal dengan PBH (Pola Bagi Hasil) dengan Telkom selaku badan usaha negara.

Pada fase ini, banyak perusahaan telekomunikasi asing turut memberikan penawaran pada pemerintah, seperti Cable & Wireless, France Telecom, NTT, Singapore Telecom (SingTel), US West dan Telstra. Rata-rata mereka sanggup mengucurkan modal 95 persen dengan proyeksi laba 75 persen.

Fase 2 : 1999-sekarang. Mensahkan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi; Membentuk regulator independen; Mencabut hak monopoli Telkom dan Indosat dalam mengelola layanan komunikasi lokal, jarak jauh, dan internasional; Pengenalan bertahap kompetisi di semua layanan komunikasi; Penawaran resmi ke WTO di bidang layanan telekomunikasi.

Tahun 1999, menghadapi tekanan IMF untuk melakukan reformasi fiskal yang agresif, pemerintah mengeluarkan Telecommunication Blueprint. Bersama dengan UU No 36/1999, dua buah dokumen disiapkan untuk sektor liberalisasi. Menurut US Trade Representative (USTR), UU No 36 yang disahkan tahun 2000 “menjadi pijakan tujuan yang memperluas bentuk-bentuk komitmen ketundukan Indonesia pada WTO Basic Telecommunications Agreement (yang menentukan maksimal saham asing di perusahaan telekomunikasi sebesar 35%) dan WTO Pro-Competition Annex 1997 (menekankan prosedur regulasi yang transparan, izin lisensi non diskriminatif, dan keamanan kompetisi bagi korporasi asing yang beroperasi di pasar Indonesia).

2002, pemerintah kembali memprivatisasi Telkom dan Indosat dengan menjual saham negara di Telkom antara 64-51% kepada asing. Singapore Technologies Telemedia (STT) memperoleh 42% saham Indosat dan 35% Telkom. Dua investor Malaysia, Telekom dan Maxis, masing-masing membeli 27% saham Excelcomindo, 95% saham Natrindo (Lippo Group). Saat ini, kepemilikan asing di Smartfren Telecom mencapai 23,91%, Telkomsel 35%, Hultchinson 60%, Indosat 70%, XL Axiata 80%, dan Natrindo 95% dimiliki asing.

Jika diambil rata-rata, kepemilikan asing dalam saham perusahaan-perusahaan telekomunikasi Indonesia mencapai angka 65%. Kepemilikan saham yang hampir mencapai 65% inilah celah keamanan yang tidak diperhatikan pemerintah.

Tidak hanya kehilangan kepemilikan saham yang signifikan, korporasi asing juga menunggak pajak. Awal tahun ini, Menkominfo berkicau Research in Motion (RIM), penyedia layanan BlackBerry (BB) tidak bayar pajak dan dia minta RIM menyediakan server di Indonesia. RIM menolak bukan hanya faktor kerahasiaan layanan, tetapi jika menyediakan server di Indonesia maka akan dikenakan aturan hukum dan hak pemajakan lebih banyak bagi Indonesia. Saat ini pajak royalti RIM disetor oleh operator telekomunikasi yang menyediakan layanan BlackBerry, tentu dengan perhitungan yang lebih menguntungkan RIM.

Menurut pakar telematika dari ITB, Onno W. Purbo dalam sebuah wawancara dengan TV swasta nasional menerangkan bahwa dengan server di luar negeri, setiap pengguna BB sebenarnya menjadi telanjang. Artinya, seluruh informasi pengguna BB, aktivitas onlinenya, termasuk pesan-pesan singkat, dicatat dan disimpan pada server RIM di luar negeri.

Asing pun berusaha masuk dalam bisnis menara telekomunikasi. Tetapi hal itu ditolak Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) demi menjaga keberlangsungan pengusaha lokal.

Hancurnya Benteng Digital

Industri telekomunikasi tidak bisa dilepaskan dari keberadaan satelit. Keberadaan satelit merupakan jaminan identitas suatu bangsa dan pertanda adanya sebuah negara yang berdaulat. Satelit Indonesia merupakan satelit yang didaftarkan ke International Telecommunication Union (ITU) atas nama administrasi telekomunikasi Indonesia.

Dalam eksistensinya, satelit-satelit Indonesia tersebut diselenggarakan oleh para penyelenggara satelit Indonesia yang meliputi PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Media Citra Indostar, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Penjualan Indosat ke Singapura berkonsekuensi pula pada kendali jiran atas satelit Palapa, mereka dengan mudah meneropong seluruh nusantara. Dan ternyata setelah satelit Palapa dikuasai Singapura, garis khatulistiwa bergeser satu meter dari tugu. Ini berarti garis lintang dan garis bujur Indonesia juga bergeser, secara otomatis garis pantai pun bergeser. Maka “sah” kalau Singapura menganeksasi wilayah yang telah diluar garis pantai Indonesia.

Lewat penguasaan udara itu kita praktis sudah dijajah karena semua pembicaraan telepon, faks, pengiriman data, gambar harus melalui satelit yang sudah dikuasai asing. Contoh aktual, bocornya SMS Marzuki Ali ke SBY Juli lalu akibat jaringan seluler yang dikuasai asing.

Jadi teringat dengan proyek Larswood (1974) yang dibangun oleh USA, UK, Kanada, Australia dan Selandia Baru yang dikenal sebagai Traktat UKUSA, dengan nama lain WASPs (White Anglo Saxon Protestants) Alliance. Tujuan proyek ini untuk memata-matai seluruh kegiatan militer RI di Timor Timur. Proyek ini disiapkan jauh sebelum satelit Palapa diluncurkan dan operasi TNI di Timor Timur. Maka tidak perlu heran jika ternyata proyek intelijen ini justru menggunakan fasilitas sinyal dari satelit Palapa milik Indonesia sendiri untuk menyadap semua pembicaraan militer dari dan ke luar Timor Timur.

Sementara Satelit Palapa yang dibuat Hughes, salah satu kontraktor militer Amerika, memberikan ruang sinyal bagi Proyek Larswood berkomunikasi kemanapun dengan gratis menumpang satelit Palapa. Jadi dengan data-data komunikasi militer yang mereka peroleh dari intersepsi sejak tahun 1974, hampir tidak ada rahasia tentang operasi militer Indonesia di Timor Timur yang tidak mereka ketahui.

Kini, Australia mengoperasikan stasiun satelit bumi di Teluk Shoal dekat Darwin untuk menyadap satelit Indonesia. Bayangkan, dengan kepemilikan Singapura, kebocoran komunikasi satelit ke Australia potensial semakin besar.

Disadari pemerintah atau tidak, sejumlah pihak memberikan begitu saja filing satelit milik Indonesia ke pihak asing dan mengarahkan pancaran sinyal satelitnya (beam) ke negara lain.Sebut saja Satelit Garuda, yang ternyata lebih banyak dimiliki oleh Mabuhay Philippines Satellite Corporation (MPSC) daripada operator satelit Indonesia PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Menurut data dari Ditjen Postel dan Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study (Citrus), PSN hanya memiliki 5% saham dalam satelit itu. Namun dalam konfirmasinya, Komisaris Utama PT PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan pihaknya memiliki 35% dalam satelit Garuda. Beam dari satelit Garuda sendiri mengarah ke Indonesia dan yang menyedihkan, operator satelit Filipina tersebut tidak dibebani biaya hak penggunaan (BHP) satelit atau universal service obligation (USO). Adiwoso berjanji akan mengecek hal itu.

Angkasa Indonesia makin diacak-acak dengan adanya peluncuran satelit Protostar yang diklaim Indovision merupakan satelit miliknya. Padahal, menurut situs resmi Protostar dan SES SA, status mereka adalah payload atau menyewa selama 15 tahun atau seumur dengan satelit tersebut di S-Band.

Sekretaris Perusahaan Indovison Arya Mehendra berulang kali mengungkapkan pihaknya memegang kendali satelit Indostar 2/SES 7 pada S-Band dan memiliki satelit bumi di Indonesia.
Entah kenapa, keberadaan satelit asing tersebut sama sekali “tidak diganggu” pemerintah. Bahkan, Kemenkominfo terkesan melindunginya dengan memperjuangkan filing satelit baru untuk satelit asing tersebut di 108,2 oBT, meski Indonesia sebenarnya sudah memiliki filing di 107,7 oBT.

Sangat janggal apabila pemerintah melepas 107,7 oBT dan memperjuangkan 108,2 oBT yang mungkin baru bisa dimiliki setelah 7 tahun. Dan selama itulah, satelit asing milik Protostar bebas memberikan layanan di Indonesia melalui Indovision tanpa mengurus hak labuh, apalagi dikenai BHP satelit. Slot orbit 107,7 oBT secara otomatis tidak bisa digunakan karena akan berinterferensi dengan slot di dekatnya, yaitu 108,2 oBT.

Penanganan kehadiran operator satelit asing yang memenuhi angkasa Indonesia memerlukan koordinasi dari Kementerian Kominfo, Kemenhuk dan HAM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah Koordinasi Kementerian Perekonomian. Selama BKPM belum menetapkan status PMA dan Kemenhuk dan HAM belum menetapkan badan hukum kepada mereka, maka selamanya mereka bebas menggunakan filing satelit kita, padahal filing dan slot orbit merupakan sumber daya yang terbatas.

Sumber tulisan: http://politik.kompasiana.com/2012/06/07/runtuhnya-politik-telekomunikasi-indonesia-462987.html

Kembalikan Industri Telekomunikasi Kepada Rakyat

Edward Snowden membongkar, kedutaan Amerika dan Australia melakukan operasi penyadapan di Indonesia. Berita ini membuktikan pemerintah tidak bisa menjaga kerahasiaan komunikasi pejabat negara sendiri, apalagi melindungi kerahasiaan komunikasi 240 juta penduduk Indonesia.

Yang pemerintah lupakan dan abaikan adalah mereka bisa melakukan ini karena mereka masuk dalam bisnis telekomunikasi di Indonesia. Singapore Telecom (SingTel) disebut sebagai salah satu opetaror lapangan yang membagi data ke dinas intelijen Amerika dan Australia. Sebagaimana kita ketahui SingTel sangat atraktif di bisnis telekomunikasi di Indonesia.

Tentunya kita masih ingat heboh Indosat (BUMN kebanggan Rakyat) yang mengoperasikan satelit palapa, jaringan fiber optik, juga operator seluler yang dibeli SingTel. Kemudian karena banyak protes, sahamnya digoreng ke Qtel dan terakhir 65% Indosat dikuasai Ooredoo Qatar. Banyak yang curiga sebenarnya SingTel masih memegang kendali. Begitu juga SingTel menguasai 35% saham Telkomsel.
Itu yang kelihatan mata, belum lagi masuknya mereka di beberapa jenis industri telekomunikasi lainnya.

Dengan akses yang begitu besar terhdap industri telekomunikasi di Indonesia, menjadi wajar kalau negara kewalahan menjaga kerahasiaan informasi. Telekomunikasi termasuk industri yang strategis dan sensitif bagi keamanan NKRI.

PETISI KEDAULATAN menuntut dikembalikannya industri telekomunikasi di Indonesia kepada rakyat Indonesia. Kapitalisasi pasar industri ini mencapai ratusan triliun dengan keuntungan besar dari patungan pulsa kita. Adalah wajar harus dikembalikan kepada rakyat.

Tunjukkan dukungan Anda dengan mendukung Petisi Kedaulatan ini.