Migas Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

peta_migas_2012

Oleh: Binarga Guchany, ST (1)

Minyak Bumi dan Gas bumi (Migas) merupakan komoditi strategis di muka bumi di era modern. Konon, karena migas lah maka Amerika Serikat (AS) menabuh genderang perang di seluruh dunia. Mulai dari Irak dengan ikut menjatuhkan Saddam Hussein, salah satu tiran Timur Tengah, menangkap hidup-hidup serta mempermalukan Khadafi, pemimpin Libya, ikut serta dalam kisruh politik Mesir serta mempertahankan Monarkhi-monarkhi di timur tengah yang pro pada kepentingan AS di timur tengah seperti Raja Abdullah di Arab Saudi, Raja UAE, Qatar dan lain-lain.

Migas merupakan industri yang sangat strategis. Sebab, migas masih menjadi sumber energi utama dunia. Menurut International Energy Agency (IEA) dalam Key World Energy Statistic 2010, lebih dari separuh tingkat konsumsi energi dunia pada tahun 2008 berasal dari migas dengan share 68,7% . Adapun konsumsi minyak atau BBM mencapai 48,7%. Posisi ini tidak jauh berubah dibandingkan dengan tahun 1973 saat share konsumsi global sebagai energi final untuk migas mencapai 74,6%.

Amerika Serikat merupakan konsumen minyak bumi terbesar meski juga produsen nomor 3 dunia dengan kapasitas produksi 9 juta barel perhari. Tahun 2010 konsumsi minyak AS mencapai 19,1 juta barel perhari atau 22% dari konsumsi global yang setiap harinya memerlukan 86,7 juta barel (2) .

Tingkat konsumsi minyak AS ini mengalahkan jumlah konsumsi Cina, Jepang, India dan Rusia yang mencapai 18,3 juta barel perhari. Adapun tingkat konsumsi perkapita AS lebih dari 10 liter perhari. Bandingkan dengan Indonesia yang konsumsi perkapitanya hanya 0,77 liter perhari.

Migas paling tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar dan bahan baku. Minyak bumi penyumbang 46,77 % sumber energi nasional sedang gas bumi 24,29% (3), artinya Indonesia tergantung 81% terhadap migas untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sebagai bahan baku Industri terutama Petrokimia, migas merupakan bahan baku hampir seluruhnya  consumer goods untuk  digunakan manusia modern baik untuk memproduksi pupuk, karet sintetis, plastic , mainan anak-anak, barang-barang rumah tangga sampai barang-barang industry berat lainnya. Itulah mengapa Minyak Bumi kadang disebut “Emas Hitam”.

Masih tingginya peranan migas sebagai sumber utama energi dunia menempatkan industri migas sangat strategis dari sisi keamanan nasional. Tanpa pasokan migas yang memadai dan ketersediaan infrastrukturnya, sebuah negara dapat terguncang baik dari sisi ekonomi, industri, pelayanan publik, transportasi, militer, pangan maupun sosial. Karena itu negara-negara ideologis yang memahami letak strategis industri migas berupaya mengamankan sektor migasnya, tidak terkecuali AS.

AS berupaya menguasai ladang-ladang migas dunia dengan menancapkan imperialisme ekonomi di berbagai negara yang memiliki cadangan migas. Jika ada negara yang menghalangi kepentingan AS, senjatalah yang akan “bicara” sebagaimana ditunjukkan oleh invasi AS di Afganistan dan Irak. Pemisahan Sudan Selatan melalui referendum baru-baru ini adalah juga bagian dari strategi AS untuk menguasai sumberdaya alam dan cadangan migas di negeri itu.

Sangat strategisnya industri migas bagi keamanan nasional AS tampak dari kasus penolakan pemerintah AS terhadap tawaran akuisisi BUMN Cina CNOOC terhadap Unocal yang tidak lain hanyalah perusahaan swasta saja. Seorang politisi AS Byron Dorgan mengatakan, “Unocal berada di AS dan telah menghasilkan 1,75 miliar barel minyak. Sangat bodoh bila perusahaan ini menjadi milik asing.” (3).

Lalu bagaimana dengan Indonesia. Peta di bagian awal tulisan ini dapat menjelaskan status tahun 2012 penguasan sektor hulu migas di Indonesia.

Migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Hampir serupa dengan negara timur tengah kondisi Industri hulu migas Nasional sangat didominasi asing. UU No. 22 tahun 2001 yang memisahkan peran Pertamina sebagai Badan Usaha dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Ditjen Migas serta Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas sebagai Regulator. Dengan pola Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Pengelolaan sektor hulu migas terlihat banyak inefisiensi untuk tidak mengatakan rawan korupsi. Kasus Rudi Rubiandini merupakan puncak gunang es dari pengelolaan sektor hulu migas.

UU Migas No 22 Tahun 2001 memang sangat kontroversial, tak kurang dari 3 kali telah diajukan untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi, terakhir pada bulan Maret 2012 lalu oleh PP Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam lainnya serta tokoh-tokoh penting negeri kembali mengajukan uji materi, khususnya pasal yang mengatur mengenai keberadaan BP Migas (sekarang SKK Migas) dan BPH Migas yang disinyalir sarat kepentingan asing.

Bagaimana bisa Migas yang ada diperut bumi Indonesia digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sedang Undang-undangnya saja jelas-jelas dibiayai asing dalam hal ini USAID. Rizal Ramli dalam dalam kesaksiannya sebagai saksi ahli Judicial Review di MK  Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian UU Migas No 22 Tahun 2001 pada tanggal 18 Juli 2012 mengatakan bahwa proses pembuatan UU ini dibiayai USAID dengan tujuan sektor migas diliberalisasi dan terjadi internationalisasi harga, yaitu harga domestic migas disesuaikan harga international.

Menurut Rizal Ramli pertama kali draft Rancangan Undang Undang ini diajukan oleh Menteri Pertambangan Kuntoro Mangkusubroto pada masa pemerintahan Presiden Habibie, tetapi saat itu ditolak oleh DPR RI atas saran Rizal Ramli yang saat itu menjadi penasehat ekonomi di DPR RI untuk empat Fraksi, yaitu Fraksi Angkatan Bersenjata, Fraksi Golkar, Fraksi PPP dan Fraksi PDIP.

Kemudian selama pemerintahan Presiden Gus Dur, Rancangan Undang Undang ini nyaris tidak ada kemajuan karena pada saat itu ditolak oleh Kwik Kian Gie yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan.  Kemudian setelah Kwik Kian Gie menjadi Kepala Bappenas jabatan itu dilanjutkan oleh Rizal Ramli yang juga menolak draft RUU tersebut.  Bulan Juli 2001, pemerintahan Gus Dur jatuh, berganti dengan pemerintahan Presiden Megawati, Rancangan Undang Undang ini kemudian diajukan kembali ke DPR RI dengan sangat cepat oleh Boediono dan Purnomo Yusgiantoro dan selesai pada bulan November 2001.

Setelah itu, Kedutaan Besar Amerika dan USAID mengirim laporan ke Washington DC bahwa UU Migas No 22 Tahun 2001 telah berhasil diselesaikan, hal ini penting untuk kepentingan bisnis Amerika di sektor migas di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang dibiayai oleh asing biasanya banyak prasyarat dan conditionalities nya, dan sering diiming-imingi dengan pinjaman, yang dikenal sebagai “loan-tied-law” atau undang-undang yang dikaitkan dengan pinjaman.

Dalam sejarah legislasi di Indonesia, pembuatan undang-undang dengan model “loan-tied-law” ini sangat sering terjadi, misalnya saat ADB menawarkan U$300.000.000,00 dengan syarat Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Privatisasi BUMN.  Lalu Undang-Undang Privatisasi Air dipesan oleh Bank Dunia dengan memberikan pinjaman U$400.000.000,00. padahal air yang didalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pun mau diswastanisasikan.

Undang-Undang Migas pun merupakan undang-undang yang termasuk dalam kriteria itu, oleh karenanya tidak mungkin tujuannya benar-benar untuk mensejahterakan rakyat. Sudah pasti ada kepentingan strategis, kepentingan bisnis di belakangnya yang ikut mendompleng persyaratan daripada undang-undang tersebut.

Kebanyakan produk legislasi dengan model “loan-tied-law” ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena merupakan pintu masuk dari proses liberalisasi dan neoliberalisasi dibidang ekonomi. Seharusnya, pembuatan undang-undang tidak boleh diintervensi dan dibiayai oleh pihak asing, harus dibiayai sendiri oleh APBN, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat melindungi kepentingan rakyat. Tidak mungkin pihak asing mau membiayai pembuatan undang-undang tanpa melibatkan kepentingan strategis mereka.

Setelah itu, Kedutaan Besar Amerika dan USAID mengirim laporan ke Washington DC bahwa UU Migas No 22 Tahun 2001 telah berhasil diselesaikan, hal ini penting untuk kepentingan bisnis Amerika di sektor migas di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang dibiayai oleh asing biasanya banyak prasyarat dan conditionalities nya, dan sering diiming-imingi dengan pinjaman, yang dikenal sebagai “loan-tied-law” atau undang-undang yang dikaitkan dengan pinjaman.

Dalam sejarah legislasi di Indonesia, pembuatan undang-undang dengan model “loan-tied-law” ini sangat sering terjadi, misalnya saat ADB menawarkan U$300.000.000,00 dengan syarat Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Privatisasi BUMN.  Lalu Undang-Undang Privatisasi Air dipesan oleh Bank Dunia dengan memberikan pinjaman U$400.000.000,00. padahal air yang didalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pun mau diswastanisasikan.

Undang-Undang Migas pun merupakan undang-undang yang termasuk dalam kriteria itu, oleh karenanya tidak mungkin tujuannya benar-benar untuk mensejahterakan rakyat. Sudah pasti ada kepentingan strategis, kepentingan bisnis di belakangnya yang ikut mendompleng persyaratan daripada undang-undang tersebut.

Kebanyakan produk legislasi dengan model “loan-tied-law” ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena merupakan pintu masuk dari proses liberalisasi dan neoliberalisasi dibidang ekonomi. Seharusnya, pembuatan undang-undang tidak boleh diintervensi dan dibiayai oleh pihak asing, harus dibiayai sendiri oleh APBN, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat melindungi kepentingan rakyat. Tidak mungkin pihak asing mau membiayai pembuatan undang-undang tanpa melibatkan kepentingan strategis mereka.

Tabel yang diajukan oleh Pembela tentang “pemaknaan Pasal 33 UUD 1945 hanya menyangkut pengaturan kebijakan, pengelolaan, pengurusan, pengawasan, dikuasai oleh negara. Tidak ada istilah dimiliki karena yang paling penting sebetulnya pemiliknya, walaupun di dalam Undang- Undang Dasar 1945 kita sendiri dikatakan manfaatnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya siapa pemiliknya? Ya rakyat, secara tidak langsung, kalau tidak, buat apa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sesungguhnya didalam Pasal 33 itu secara implisit sudah ada kata “dimiliki” walaupun tidak eksplisit, sehingga sumber daya alam tersebut sebetulnya milik rakyat.

Kemudian ada hal-hal lain yang cukup penting di Pasal 3 Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001, penyelenggaraan harus accountable dan diselenggarakan dengan mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.  Hal ini adalah cara dan mekanisme, padahal yang paling penting itu prinsip dan tujuan yang ada di Pasal 33 ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Prinsip dan tujuannya yang paling penting, tetapi kok didalam undang-undang itu mekanismenya malah yang lebih diutamakan. Di sinilah virus dari neoliberalisme itu masuk.

Menyangkut modus kerja sama, Indonesia menganut sistem Production Sharing Contract. Sebetulnya PSC  bukan satu-satunya modus, ada kerja sama operasi (Joint Operation), ada kepemilikan langsung (Ownership). Negara-negara yang berhasil di sektor migas terutama di negara-negara Arab dan Latin Amerika itu tidak memakai model PSC, tetapi memakai konsep kepemilikan langsung.  Seperti Aramco yang dikuasai oleh Pemerintah Saudi Arabia dalam bentuk kepemilikan saham mayoritas, sementara pihak asingnya minoritas. Sistem kepemilikan mayoritas ini jauh lebih efektif dibandingkan PSC karena cost-control nya bisa dilakukan secara internal, wakil dari pemerintah duduk didalam manajemen, ikut melakukan kontrol manajemen, ikut melakukan kontrol keuangan dan proses alih teknologi juga dapat berjalan dengan baik..

Dan yang kedua adalah data mengenai produksi yang anjlok dari 1.300.000 barrel per hari menjadi hanya 850-an barrel per hari, tetapi recovery cost nya naik hampir dua kali lipat, sementara dari pihak yang seharusnya menjelaskan tidak pernah ada penjelasan yang transparan.

Kemudian ada Pasal 10 di Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001 yang berbunyi  “Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir.”  Pasal itu bagus, supaya tidak ada monopoli vertikal. Tetapi dalam prakteknya, Shell atau Beyond Petroleum misalnya, mudah sekali membuat perusahaan migas sektor hilir, walaupuncore business nya tetap di hulu.  Kalimat-kalimat di pasal itu, multi-interpretasi, sangat sumir. Dalam prakteknya, tetap terjadi integrasi vertikal.

Penutup

Melihat fakta-fakta diatas masihkah kita bisa bermimpi bahwa migas kita bisa digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Kita lah yang harus menjawab di Revisi UU Migas No. 22 tahun 2001 yang sedang digodok di DPR RI. Peran Seluruh elemen rakyat sangat besar untuk memberikan rumusan terbaik agar Migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan hanya sekedar mimpi tapi bukti bahwa Indonesia berdaulat atas kekayaan alam nya sendiri. Wallahu bi’alam bi shawab.

(1)      Ketua Bidang Kajian Isu Strategis Kahmi Depok 2013-2018

(2)      US Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook February 2011

(3)      Bauran Energi Nasioanal 2011 Ditjen Migas

(4)      Republika, 18/7/2005

(5)      OPEC, Annual Statistic Bulletin 2009

(6)      Transkrip Dr. Rizal Ramli – Saksi Ahli Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian UU Migas No 22 Tahun 2001 pada tanggal 18 Juli 2012

Sumber: Harian Umum Pelita, Sabtu, 23 November 2013

KAMI Adalah ANDA, ANDA Adalah KAMI

kami-anda

Kami yakin saudaraku, dalam lubuk hati yang paling dalam, hati Anda bersama harapan ini. Tapi Anda ragu siapa mereka ini? Apa motivasinya? Aliran politik apa dll. Jangan jangan dukunganku akan digadaikan, atau mereka bagian dari kekuasaan jahat yang akan menipu. Seribu keraguan pertanyaan dan keraguan menyeliputi pikiran Anda. Mestikah aku bergerak mendukung Petisi Kedaulatan ini?

Saudaraku, kami tidak bisa membela diri dengan gugatan Anda dengan mengklaim seribu kebaikan. Klaim kebaikan, tidak bisa membuktikan apapun. Saat yang sama, kita tak bisa mengatakan seseorang itu jahat kecuali ada bukti. Semuanya akan dibuktikan oleh waktu. Dalam perjalanannya siapapun yang bermaksud jahat dalam petisi ini akan terkunci dengan satu tujuan “kembalikan kekayaan nasional kepada rakyat” dan energi rakyatlah yang akan mengawal dan memastikan ini.

Kami dari diri kalian sendiri. Jiwa kami adalah jiwa kalian, jiwa rakyat Indonesia yang merasakan derita 350 tahun dijajah dan sampai saat ini kita tidak berdaulat.

Kami lahir dari ibu sederhana, yang mimpi naik haji setelah 40th bekerja. Kami juga lahir dari orang tua yang setengah mati gali lubang tutup lubang untuk menyambung hidup. Kami juga lahir dari petani, nelayan dan pedagang eceran yang membanting tulang untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kami juga lahir dari ibu yang suaminya supir angkot dan buruh yang meneteskan air ketika melihat kami diwisuda. Kami juga anak-anak prajurit yang setia menjaga NKRI dengan gaji pas-pasan. Kami juga lahir dari orang tua yang tidak ada penghasilan tetap dan buruh serabutan, yang dalam kesendirian terus menangis akan masa depan anak-anaknya. Kami juga lahir dari orang tua yang kebetulan nasibnya lebih baik sedikit secara ekonomi.

Meskipun kami berangkat dari lingkungan yang beragam, tapi jiwa kami satu. Kami ingin merdeka dan kami ingin kekayaan nasional Indonesia dikembalikan kepada rakyat. Kami ingin melihat rakyat tersenyum menerima hak yang layak yang harus mereka dapatkan dari kekayaan alam di negeri ini. Kami semua anak-anak negeri ini yang tidak mau bertarung demi sebuah simbol apapun.

Itulah saudaraku, kenapa kami berani memulai memfasilitasi Petisi Kedaulatan ini. Tidak ada yang lebih diantara kita saudaraku. Kita semua sama, dan kita akan menggapai kemenangan secara bersama. Impian kita hanya sebuah ilusi jika kita terus curiga. Dan siapakah sebenarnya yang membuat rakyat saling curiga? Merekalah kelompok jahat ini yang melemahkan kekuatan rakyat dengan menghembuskan kecurigaan sesama kita. Isu-isu politik politik pinggiran terus diangkat sehingga rakyat melupakan isu utama “pengembalian kekayaan nasional ke rakyat”. Bahkan rakyat akan dipaksa memilih calon pemimpin yang rakyat sudah tidak bernafsu memilihnya.

Sekali saudaraku, jika Anda bertanya siapa kami? Kami adalah Anda dan Anda adalah Kami. Kita semua yang sama-sama mencintai keadilan, yang hanya takut sama “Yang Maha Agung” yang menciptakan kita. Petisi Kedaulatan ini hakekatnya dari rakyat oleh rakyat dan hanya satu tuntutan “Kembalikan Kekayaan Nasional Kepada Rakyat”! 10 November 2013 panji telah dikibarkan dan tidak ada jalan untuk kembali. (Suara Kedaulatan)

Dikuasai Asing, Petisi Kedaulatan Tuntut Kekayaan Negara Dikembalikan ke Rakyat

“Kita menggalang dukungan lewat sosial media, seperti Facebook, Twitter, atau di laman petisikedaulatan.org. Sejauh ini sudah terkumpul lebih 1.156 dukungan.”

SIARNUSA.com – Kalangan kelas menengah Indonesia tengah menggalang Petisi Kedaulatan yang berisi tuntutan agar dikembalikannya kekayaan nasional kepada rakyat.

Kelompok yang banyak terdiri dari mantan aktivis 1998, professional, dan wiraswasta ini mendeklarasikan Petisi Kedaulatan sebagai kegundahan dan keprihatinan atas kondisi kekayaan nasional yang tak lagi bermanfaat bagi rakyat.

Kekayaan nasional Indonesia saat ini dinikmati pihak asing, segelintir korporasi transnasional, dan elite politik. Adapun rakyat, yang notabene pemilik kekayaan nasional, semakin terpinggirkan, bahkan tidak menikmati dari berlimpahnya kekayaan nasional yang dimiliki.

Demikian disampaikan fasilitator Petisi Kedaulatan Yusran Sulaiman dan Mujtahid dalam deklarasi penggalangan Petisi Kedaulatan di Jakarta, Minggu (10/11/2013) kemarin.

Menurut Yusran, galangan Petisi Kadaulatan dilakukan agar membuat rakyat bersatu, dan memahami bila kekayaan nasional Indonesia saat ini sebetulnya berada pada genggaman pihak asing, segelintir korporasi, dan elite politik saja. Petisi ini merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyuarakan keadaan tersebut agar menjadi perhatian serius bagi Pemerintahan saat ini dan akan datang.

“Kita menggalang dukungan lewat sosial media, seperti Facebook, Twitter, atau di laman petisikedaulatan.org. Sejauh ini sudah terkumpul lebih 1.156 dukungan,” katanya.

Yusran berharap, jumlah dukungan terhadap gerakan ini mencapai puluhan juta sehingga bisa menekan pemerintah untuk lebih serius mengelola kekayaan nasional. “Petisi ini merupakan gerakan moral terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Mujtahid mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun, Singapura menguasai wilayah udara Indonesia di Kepulauan Natuna. Kemudian, setidaknya 12 bank swasta dikuasai asing, dan di atas 70 persen sektor pertambangan dikuasai pihak luar.

“Selain itu, 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit tidak dimiliki oleh Indonesia. Dan antara 35 hingga 66,5 persen sektor komunikasi juga dikuasai asing. Pertambangan tembaga, dan emas sekitar 85 persen dikuasai asing,” ucapnya.

Mujtahid juga menyatakan, Petisi ini juga akan menampung dan memperkaya gagasan masyarakat. Terutama dalam menampung ide-ide yang bertujuan untuk menegakan kedaulatan rakyat. Ide-ide itu, akan ditampung yang nantinya mengajak seluruh stakeholder untuk terlibat bersama dalam merumuskan langkah memperkuat kedaulatan.

“Kami rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang profesi, agama, etnis dan aliran politik menuntut pengembalian kekayaan nasional kepada rakyat melalui Pemerintahan Republik Indonesia yang adil, bersih dan berdaulat. Ini bukan kegiatan politis karena tidak ada partai politik yang terlibat,” katanya.

sumber berita:

http://www.siarnusa.com/nasional/dikuasai-asing-petisi-kedaulatan-tuntut-kekayaan-negara-dikembalikan-ke-rakyat

Asing Kuasai 70% Aset Negara

Pertambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80%-85%

KENDARI – Asing kini menguasai sekitar 70%-80% aset negara, mulai dari perbankan, telekomunikasi, hingga pertambangan. Hal ini memicu kekhawatiran apabila pemerintah tidak mendukung kebijakan yang pro rakyat.

“Kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan. Tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen, maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing,” ujar Rektor Universitas Gajah Mada Prof Dr Pratikno. Dia mengungkapkan itu saat membawakan arahan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu (9/11).

Praktikno mencontohkan aset di industri perbankan, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50%. Begitu pula di sektor lain seperti migas dan batu bara  70%-75%, telekomunikasi sekitar 70%.  “Lebih parah lagi adalah pertambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80%-85%,” tegasnya.

Namun, sambungnya, kecuali sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40%. “Kita harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing,” katanya.

Oleh karena itu, ujar Rektor UGM, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut, perlu kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan, sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap milik bangsa Indonesia.

Menurut Pratikno, memang sebuah ironi apabila rakyat Indoneia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan berkeadilan. Di usia kemerdekaan 68 tahun, meskipun kaya raya dengan sumber daya alam, hingga kini banyak didaulat oleh perusahaan negara asing.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada seminar nasional dengan judul Otonomi daerah dan konflik Pengelolaan Lahan mengatakan di era otonomi daerah saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan. “Pertanyaan saya bahwa, apa yang salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter,” katanya.

Menurut mantan anggota DPR dari PDIP itu, langkah yang harus diambil untuk memwujudkan kedaulatan pangan khususnya daerah yang saat ini dipimpinnya di antaranya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk itu, kata Ganjar, seminar nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam upaya pemandirian bangsa.

Tuntut Dikembalikan

Di sisi lain, sejumlah aktivis membentuk petisi kedaulatan menuntut Pemerintah mengembalikan kekayaan nasional yang berada di darat, udara dan laut. Mewakili masyarakat Indonesia, mereka menilai, aset negara sebagian besar dimiliki oleh asing.

Fasilitator Petisi Kedaulatan, Yusron Sulaiman mengatakan, kondisi ini semakin memprihatinkan kalau masyarakat tidak bersatu. Untuk itu pihaknya membuat petisi sebagai fasilitas masyarakat menyuarakan dukungannya.

“Bisa lewat media online di Facebook, Twitter atau website di petisikedaulatan.org, sejauh ini sudah terkumpul lebih 1.127 dukungan,” kata Yusron dalam deklarasi Petisi di Restoran Handayani Prima, Jalan Matraman, Jakarta, Minggu (10/11).

Menurutnya, Petisi ini merupakan gerakan moral terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Dalam deklarasi tersebut Petisi Kedaulatan akan menggugat berdasarkan bukti dan fakta, rakyat tidak berdaulat atas kekayaan nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun, Singapura menguasai wilayah udara Indonesia di Kepulauan Natuna. Kemudian, setidaknya 12 bank swasta dikuasai asing dan di atas 70 persen sektor pertambangan dikuasai pihak luar. “Selain itu, 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit tidak dimiliki oleh Indonesia. Dan antara 35 hingga 66,5 persen sektor komunikasi juga dikuasai asing,” ujar dia. ins

sumber berita:

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=00bed350ff469a4064bf632213620a0c&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Petisi Kedaulatan: Ekonomi Indonesia Masih Terjajah

JAKARTA, SENTANAOnline.com—

PERMASALAHAN kedaulatan nasional menjadi persoalan mendasar bagi rakyat indonesia. Hal itu yang menjadi perhatian “Petisi Kedaulatan” untuk menyerukan penguatan kedaulatan indonesia terhadap elemen asing.

Menurut Yusron Sulaiman, Fasilitator Petisi Kedaulatan, pertemuan sejumlah fasilitator dalam deklarasi Petisi Kedaulatan dilakukan untuk memberikan signal bahwa kedaulatan indonesia masih terbengkalai dan masih dilalaikan oleh pemangku kepentingan.

“Kedaulatan kita masih jauh dari ideal hampir seluruh industri baik dari Bank, Pertambangan dikuasai asing, upaya memperkokoh kedaulatan sendiri masih belum menjadi perhatian dominan seluruh eleman bangsa ini,” katanya dalam deklarasi Petisi Kedaulatan di Manggarai, Jakarta, Minggu (10/11).

Untuk diketahui, tampak bahwa di sektor perbankan sedikitnya 12 bank swasta kini dikuasai asing. Di sektor pertambangan migas sekitar 70 persen dikuasai pihak asing, pertambangan tembaga dan emas sekitar 85 persen dikuasai asing.

Demikian pula pada sektor perkebunan sawit di mana sekitar 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit dikuasai asing. Di sektor telekomunikasi, 35 persen sampai 66,5 persen juga dikuasai asing.

Yusron juga menuturkan, petisi yang baru berumur dua bulan ini merupakan wadah untuk memperkaya gagasan. Terutama dalam menampung ide-ide yang bertujuan untuk menegakan kedaulatan rakyat.

“Ide-ide ini akan kami tampung yang nantinya akan mengajak seluruh stake holder untuk terlibat bersama dengan kami dalam merumuskan langkah memperkuat kedaulatan, ini bukan kegiatan politis karena tidak ada partai politik yang terlibat,” tegasnya.

 

80 Persen Dikuasai Asing

Sebelumnya, Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Pratikno mengatakan hingga saat ini aset negara sekitar 70–80 persen telah dikuasi bangsa asing.

“Kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan sehingga tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen bangsa maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing,” katanya saat membawakan arahan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu.

Ia mencontohkan, aset di bidang perbankan misalnya, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50 persen.

Begitu pula di sektor lain seperti migas dan batu bara antara 70-75 persen, telekomunikasi antara 70 persen dan lebih parah lagi adalah pertambambangan hasil emas dan tembaga yang dikuasi mencapai 80-85 persen.

“Kecuali sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40 persen. Namun demikian kita harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing,” katanya.

Oleh karena itu, kata Rektor UGM itu, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut, perlu kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap milik bangsa Indonesia.

Ia mengatakan, memang sebuah ironi apabila rakyat Indoneia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan berkeadilan.

Di usia kemerdekaan 68 tahun, meskipun kaya raya dengan sumber daya alam namun hingga kini masih banyak didaulat oleh perusahaan negara asing.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada seminar nasional dengan judul Otonomi daerah dan konflik Pengelolaan Lahan mengatakan di era otonomi daerah saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan.

“Pertanyaan saya bahwa, apa yang salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter,” katanya.

Menurut mantan anggota DPR-RI dari PDIP itu, langkah yang harus diambil untuk memwujudkan kedaulatan pangan khususnya daerah yang saat ini dipimpinnya di antaranya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. “Untuk itu, seminar nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam upaya pemandirian bangsa,” katanya.(STN)

sumber berita:

http://sentanaonline.com/detail_news/main/14076/1/11/11/2013/Petisi-Kedaulatan-Ekonomi-Indonesia-Masih-Terjajah

Petisi Kedaulatan Sebuah Gerakan Moral Yang Terbuka Bagi Rakyat Indonesia

92Petisi_Centro

Dcentronews – Jakarta

Penguasaan pihak asing terhadap kekayaan yang dimiliki Indonesia, baik darat, laut maupun udara semakin memperihatinkan. Menurut penelitian, dari 12 bank swasta yang ada semua d kuasai oleh pihak asing. Begitu juga pada pertambangan tembaga dan emas, kelapa sawit serta telekomunikasi.

Dengan adanya fenomena diatas, sebuah pergerakan yang mengatas namakan rakyat Indonesia mendeklarasikan Petisi Kedaulatan yang menuntut pengembalian kekayaan Nasional kepada rakyat melalui Pemerintahan Republik Indonesia yang adil, bersih dan berdaulat.

Petisi Kedaulatan merupakan sebuah gerakan moral yang terbuka bagi siapapun rakyat Indonesia untuk bisa berpartisipasi.

Salah satu fasilitator Petisi Kedaulatan mengatakan, “Kita ketahui dalam sejarahnya, para pejuang Indonesia merupakan para pemuda, seperti Ir Soekarno, Jenderal Sudirman dan lainnya.”

Kami akan melayani dan menggalang dukungan dari masyarakat lusa untuk menggalang pengembalian kekayaan Indonesia kepada rakyat. Selama 32 tahun kita telah melupakan sejarah Indonesia, lanjutnya saat mendeklarasikan Petisi Kedaulatan di Jakarta, Minggu (10/11).

Karena itu rakyat harus bergerak mempersatukan diri untuk bersama-sama memulai gerakan tersebut. Dan dengan di deklarasikannya Petisi Kedaulatan ini, diharapkan akan mendapat banyak dukungan dari rakyat Indonesia baik melalui tanda tangan langsung maupun mengisi formuli melalui online.

Petisi Kedaulatan juga akan menjadi wujud nyata suara rakyat Indonesia yang selama ini selalu di abaikan oleh pemerintah.

sumber berita:

http://www.dcentronews.com/berita-3303-petisi-kedaulatan-sebuah-gerakan-moral-yang-terbuka-bagi-rakyat-indonesia.html

Petisi Kedaulatan dideklarasikan : Karena Kecewa dengan Pejabat Publik

Jakarta,Indonesiaxpost – Karena kecewa dengan pejabat di negeri ini, sekelompok pemuda yang terdiri dari berbagai belakang profesi, agama dan keyakinan, aliran politik, buruh, pengusaha dan mahasiswa, minggu (10/11 ) di rumah makan Handayani mendeklarasikan dalam sebuah komitmen melalui petisi kedaulatan, bertajuk kembalikan kekayaan nasional kepada rakyat.

Dideklarasikannya petisi kedaulatan ini, sekelompok masyarakat merasa tidak di orangkan oleh para pejabat di negeri ini, pasalnya, semua kekayaan alam dikuasai asing. Maka petisi kedaulatan ini berusaha untuk mengembaliikan kekayaan alam ke tangan rakyat.

Para pemimpin politik, yang dipilih lewat hasil proses demokrasi, tidak juga tergerak hatinya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Bahkan banyak regulasi yang lahir justru memperkuat dan menambah panjang daftar penguasaan asing terhadap kekayaan bangsa, ujar Ir. Yusron Makmun, saat dimintaai keterangannya dengan para wartawan seusai acara deklarasi.

Partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat tidak bisa diharapkan, tegasnya lagi. Dominasi asing terhadap kekayaan bangsa hanya menjadi isyu sesaat menjelang pemilu, setelah itu bisnis berjalan sebagaimana biasa.

Sementara itu rakyat hanya bisa diam dan membenci serta menentang dalam hati ketika melihat betapa rakusnya orang asing mengeruk kekayaan di negeri tercinta Indonesia ini. Media sebagai alat control bagi kebiadaban orang asing sudah tidak mampu lagi menyuarakan penanya, mereka seperti kebal terhadap sorotan dari media.

Petisi kedaulatan ini hadir untuk membela kepentingan rakyat Indonesia yang sudah sejak lama tertekan oleh orang-orang asing yang menjadi tuan rumah di negeri Indonesia ini. Kehadiran lembaga ini terwujud apabila seluruh komponen masyarakat dari seluruh Indonesia mendukungnya, melalui akun yang disediakan, pungkasnya. ( leg )

sumber berita:

http://indonesiaxpost.com/nasional/petisi-kedaulatan-dideklarasikan-karena-kecewa-dengan-pejabat-publik/

Petisi Kedaulatan Tuntut Pemerintah Kembalikan Kekayaan Nasional

JAKARTA, suaramerdeka.com – Petisi Kedaulatan Nasional menuntut Pemerintah mengembalikan kekayaan nasional yang berada di darat, udara dan laut untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Petisi Nasional yang mengaku mewakili masyarakat Indonesia, menilai, aset negara sebagian besar dimiliki oleh asing.

Fasilitator Petisi Kedaulatan, Yusron Sulaiman mengatakan, kondisi ini semakin memprihatinkan kalau masyarakat tidak bersatu. Untuk itu pihaknya membuat petisi sebagai fasilitas masyarakat menyuarakan dukungannya. “Bisa lewat media online di FacebookTwitter atau website dipetisikedaulatan.org, sejauh ini sudah terkumpul lebih 1.127 dukungan,” kata Yusron di Jakarta, Minggu (10/11).

Menurutnya, Petisi ini merupakan gerakan moral terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Dalam deklarasi tersebut Petisi Kedaulatan akan menggugat berdasarkan bukti dan fakta bahwa rakyat tidak berdaulat atas kekayaan nasional.

Menurut Petisi Kedaulatan, berdasarkan data yang dihimpun, ternyata Singapura menguasai wilayah udara Indonesia di Kepulauan Natuna. Kemudian, setidaknya 12 bank swasta dikuasai asing dan di atas 70 persen sektor pertambangan dikuasai pihak luar.

“Selain itu, 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit tidak dimiliki oleh Indonesia. Dan antara 35 hingga 66,5 persen sektor komunikasi juga dikuasai asing,” tegas Yusron.

( Budi Yuwono / CN38 / SMNetwork )

sumber berita:

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/10/179035/Petisi-Kedaulatan-Tuntut-Pemerintah-Kembalikan-Kekayaan-Nasional

Petisi Kedaulatan: Ekonomi Indonesia Masih Terjajah

foto-deklarasi-petisi-kedaulatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Permasalahan kedaulatan nasional menjadi persoalan mendasar bagi rakyat indonesia. Hal itu yang menjadi perhatian “Petisi Kedaulatan” untuk menyerukan penguatan kedaulatan indonesia terhadap elemen asing.
Yusron Sulaiman, Fasilitator Petisi Kedaulatan mengutarakan pertemuan sejumlah fasilitator dalam deklarasi Petisi Kedaulatan dilakukan untuk memberikan signal bahwa kedaulatan indonesia masih terbengkalai dan masih dilalaikan oleh pemangku kepentingan.
“Kedaulatan kita masih jauh dari ideal hampir seluruh industri baik dari Bank, Pertambangan dikuasai asing, upaya memperkokoh kedaulatan sendiri masih belum menjadi perhatian dominan seluruh eleman bangsa ini,” katanya dalam deklarasi Petisi Kedaulatan di Manggarai, Jakarta, Minggu (10/11).
Untuk diketahui, tampak bahwa di sektor perbankan sedikitnya 12 bank swasta kini dikuasai asing. Di sektor pertambangan migas sekitar 70 persen dikuasai pihak asing, pertambangan tembaga dan emas sekitar 85 persen dikuasai asing.
Demikian pula pada sektor perkebunan sawit di mana sekitar 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit dikuasai asing. Di sektor telekomunikasi, 35 persen sampai 66,5 persen juga dikuasai asing.
Yusron juga menuturkan, petisi yang baru berumur dua bulan ini merupakan wadah untuk memperkaya gagasan. Terutama dalam menampung ide-ide yang bertujuan untuk menegakan kedaulatan rakyat.
“Ide-ide ini akan kami tampung yang nantinya akan mengajak seluruh stake holder untuk terlibat bersama dengan kami dalam merumuskan langkah memperkuat kedaulatan, ini bukan kegiatan politis karena tidak ada partai politik yang terlibat,” tegasnya.

sumber berita:

http://id.berita.yahoo.com/petisi-kedaulatan-ekonomi-indonesi-masih-terjajah-070203111–finance.html